SUMENEP, RadarMadura.id – Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Sumenep terancam molor.
Sebab, kuota dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan kepada Kota Keris belum turun.
Informasi itu disampaikan Kepala Disperkimhub Sumenep Yayak Nur Wahyudi yang diwakili Kabid Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Noer Lisal Anbiyah.
Dia mengatakan, pihaknya memang mendapatkan kabar daerah bakal menerima kuota. Namun, untuk banyaknya sasaran program tersebut belum diketahui.
”Sampai sekarang belum ada kabar, berapa banyak kuota BSPS untuk Sumenep,” katanya.
Lisal menyampaikan, pihaknya sudah intens berkoordiansi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Satuan Kerja (Satker) Penyedia Perumahan Provinsi Jawa Timur.
Meski demikian, belum menerima informasi berkenaan dengan program tersebut. ”Kami masih menunggu informasi juga,” ucapnya.
Lisal menegaskan, pelaksana program tersebut ada tim khusus. Dalam hal ini pihaknya hanya penerima program dan koordinasi terkait realisasi.
”Program BSPS ini kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah,” ujar Lisal.
Lisal menambahkan, tahun 2023 Sumenep mendapatkan kuota 2 ribu lebih. Program itu dilaksanakan sejak awal tahun.
Dia berharap, kuota yang diberikan tahun ini juga sama seperti tahun sebelumnya.
Pada 2023, Sumenep mendapat anggaran program BSPS melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Satker Penyedia Perumahan Provinsi Jawa Timur Rp 84,2 miliar.
Rumah dari program tersebut yang diberikan kepada masyarakat 2.411 unit.
Tiap unit rumah dianggarkan Rp 20 juta. Dengan perincian Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang. Sedangkan Rp 17,5 juta untuk belanja material bangunan. Baik itu semen, batu, dan peralatan lainnya. (iqb/luq)
Editor : Ina Herdiyana