SUMENEP, RadarMadura.id – Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumenep turut menanggapi dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2024.
Civitas academica dan mahasiswa kampus Taneyan Lanjang ini menyikapi profesionalitas berbagai pihak dalam mengawal dan melaksanakan tahapan pemilu.
Pernyataan sikap itu dipimpin Ketua STKIP PGRI Sumenep Asmoni kemarin (6/2). Dia menyebutkan, semua civitas academica, dosen, dan mahasiswa mendorong semua pihak untuk menjaga kebersamaan dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
”Menjaga suasana kondusif demi terwujudnya demokrasi sehat, berasas Pancasila dan UUD 1945,” ungkapnya.
Dia juga mengajak seluruh peserta pemilu bersama-sama menjaga proses demokrasi sehingga berlangsung dengan berlandasan pada nilai, norma, dan etika.
Atas nama civitas academica, dia meminta KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja profesional.
”Penyelenggara pemilu harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, tranpsaran, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak mana pun,” tegasnya.
Asmoni juga mengajak semua lapisan masyarakat bersama-sama mengawal pelaksanaan pesta demokrasi. Dengan begitu, pemilu akan terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Mimbar demokrasi pernyataan sikap itu melibatkan organisasi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Yakni, semua unit kegiatan mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP).
Sedangkan dari eksternal kampus ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).
Ketua Komisariat PMII STKIP PGRI Sumenep Khoirus Soleh menyampaikan, karut-marut dinamika politik nasional saat ini memang pantas untuk direspons. Terutama oleh kalangan akademisi supaya tidak terjadi kemungkinan yang dapat memicu perpecahan bangsa.
Salah satu persoalan yang dianggap parah mengenai peryataan presiden bahwa kepala negara boleh berkampanye. Belakangan ini juga rawan terjadi penyalahgunaan kewenangan aparat pemerintah hingga melakukan kampanye.
”Rawan sekali penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan kampanye dengan bagi-bagi sembako,” sebutnya.
Persoalan tersebut segera direspons agar tidak semakin parah. Mahasiswayang akrab disapa Eros itu mendesak aparat pemerintah bersikap netraldalam pelaksanaan kontestasi politik.
”Kami juga meminta penyelenggara pemilu bekerja profesional. Jangan sampai berpihak kepada siapa pun,” katanya. (bus/luq)
Editor : Ina Herdiyana