SUMENEP, RadarMadura.id – Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2023 molor. Sampai sekarang, data penerima bantuan sosial (bansos) tersebut belum final.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Achmad Dzulkarnain. Menurut dia, data jumlah calon penerima bantuan masih kurang dari kuota yang disediakan.
Awal November lalu, data calon keluarga penerima manfaat (KPM) baru diverifikasi dan divalidasi (verval) ke lapangan. Itu dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan.
”Verval sebenarnya sudah selesai. Rekap data sudah dilakukan tanggal 10 November. Namun, setelah dilakukan verval, jumlah calon KPM belum memenuhi kuota,” ucapnya.
Total kuota BLT DBHCHT tahun ini 3.150 KPM. Perinciannya 2.150 KPM dari kalangan buruh pabrik rokok dan 1.000 KPM sisanya adalah petani tembakau.
Dia menjelaskan, calon KPM dari kalangan buruh pabrik rokok belum mencapai target. Sebab, jumlahnya hanya 2.004 orang. Sedangkan KPM dari kalangan petani tembakau 1.250 orang. ”Tinggal KPM dari buruh pabrik rokok yang belum memenuhi kuota,” paparnya.
Pria yang akrab disapa Dzul itu berpendapat, data calon penerima BLT DBHCHT belum final. Karena itu, pihaknya belum mengajukan surat keputusan (SK) bupati Sumenep tentang penetapan by name by address.
”Kami masih mencari formulasi terbaik. Diupayakan ada tambahan calon penerima bantuan dari kalangan buruh pabrik rokok,” janjinya.
Dia menambahkan, formulasi itu akan dikoordinasikan dengan jajaran forum pimpinan daerah. Terutama, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
”Kalau disetujui menambah calon penerima, kami segera berkoordinasi dengan dinas teknis yang berwenang mengajukan data usulan KPM,” tuturnya.
Dia menjelaskan, calon KPM dari kalangan petani tembakau diajukan langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep. Sedangkan untuk calon KPM dari kalangan buruh pabrik rokok diusulkan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja (DPMPTSP naker).
”Kalau nanti tidak bisa mengusulkan dan menambah calon penerima, mungkin ada kebijakan untuk dialihkan dari yang buruh pabrik rokok kepada petani tembakau,” tandasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin mendesak BLT DBHCHT segera direalisasikan. Persoalan data calon KPM yang belum tuntas hingga sekarang harus dirumuskan dengan formulasi terbaik.
”Intinya, penyaluran bansos tersebut harus tepat sasaran. Jangan sampai warga yang berhak malah tidak dapat. Sedangkan yang ekonominya lumayan mampu malah dapat bantuan,” ingatnya.
Penyaluran BLT DBHCHT dijadwalkan September, Oktober, dan November. Namun, hingga kemarin, bantuan tersebut belum tersalurkan. Karena itu, harus dituntaskan bulan ini. (bus/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti