SUMENEP, RadarMadura.id – Aktivis mendesak Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Achmad Dzulkarnain mundur. Sebab, yang bersangkutan dianggap gagal menjalankan tugas dan diduga terlibat beberapa kasus.
Tudingan tersebut disampaikan oleh aktivis mahasiswa asal Pulau Sapeken Ahyatul Karim. Dia geram dan menilai kinerja kepala Dinsos P3A Sumenep selama ini kurang optimal.
”Banyak program dinsos yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Sebaliknya, program yang direalisasikan terkesan pro kesejahteraan oknum pejabat,” ujarnya.
Dia menuturkan, salah satu contohnya adalah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Nominal bantuan yang direalisasikan terhadap tiap keluarga penerima manfaat (KPM) dinilai kecil.
”Sedangkan anggaran perdin (perjalanan dinas) untuk pendamping PKH mencapai Rp 1,3 miliar. Itu mengindikasikan (program tersebut) lebih berpihak pada kesejahteraan oknum pejabat,” ucapnya.
Karim juga mempersoalkan terkait pendistribusian mobil tangki air ke wilayah kepulauan. Khususnya, armada yang diperoleh dari perusahaan Kangean Energy Indonesia (KEI).
Sebelumnya, mobil tangki air itu dialokasikan untuk penanganan krisis air bersih alias kekeringan di Pulau Kangean. Namun, sampai sekarang mobil tangki itu belum dikirim ke kepulauan.
”Padahal, di Kangean masih banyak desa yang kesulitan air. Akan tetapi, Kadinsos P3A tidak memperhatikan nasib masyarakat kepulauan,” sesalnya.
Bantuan tangki air dari KEI untuk warga kepulauan itu sebelumnya disampaikan langsung oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Tepatnya, saat melakukan serah terima bantuan mobil tersebut pada 21 September 2021.
Ironisnya, sampai sekarang bantuan tangki air dari KEI masih disimpan di kantor Dinsos P3A Sumenep. ”Saya sangat geram dengan hal itu. Seharusnya warga kepulauan mendapat perhatian yang sama seperti warga daratan,” tegasnya.
Terlepas dari hal itu, kata Karim, Dzulkarnain diduga terlibat kasus lain. Hanya, masih belum terungkap ke publik. Namun yang jelas, beberapa masalah yang terjadi sudah banyak disoal oleh aktivis melalui aksi demo.
”Dinsos P3A adalah dinas yang paling sering didemo. Ini mengindikasikan, kinerjanya kurang optimal dan dikeluhkan masyarakat,” katanya.
Karena kinerja dinilai tidak optimal, Karim mendesak agar Dzulkarnain segera dicopot. ”Sudah selayaknya dia (Dzulkarnain) turun dari jabatannya sebagai kepala dinsos P3A, supaya tidak semakin memperburuk citra pemkab,” tuntutnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Sumenep Achmad Dzulkarnain mengatakan, bantuan tangki air dari KEI tercatat sebagai aset instansinya. Sehingga, tidak bisa sembarangan didistribusikan ke kepulauan.
Menurutnya, kewenangan untuk merawat dan memfungsikan tangki air tersebut menjadi hak dinsos P3A. Seperti yang sudah dilakukan saat ini. Yaitu, digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah kecamatan di daratan. ”Sudah kami fungsikan. Digunakan untuk mengirimkan bantuan air bersih ke beberapa desa di wilayah daratan,” paparnya.
Kata Dzulkarnain, jika ada warga tidak terima atas pemanfaatan tangki air, bisa menyampaikan kepada bupati. Jika ada kebijakan alias perintah langsung dari bupati, institusinya siap mengirim armada tersebut ke kepulauan.
”Yang jelas, jika mau diserahkan ke pulau, harus dihapus dari aset dinsos,” ucapnya.
Sedangkan mengenai anggaran perdin pendamping PKH, dia menyampaikan, jauh lebih rendah dari ketentuan yang dikeluarkan kementerian. Menurutnya, total anggaran PKH untuk Sumenep mencapai Rp 150 miliar. Dari total dana tersebut, terdapat dana pendampingan sebesar 5 persen. Yaitu, di atas Rp 5 miliar.
”Hanya, untuk Sumenep dialokasikan sebesar Rp 1,3 miliar. Setiap pendamping mendapatkan anggaran perdin sebesar Rp 460 ribu per bulan,” tandasnya. (bus/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti