SUMENEP, RadarMadura.id – Sebanyak 51 desa yang tersebar di 19 kecamatan tahun ini terancam mengalami krisis air bersih.
Untungnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mendapatkan bantuan puluhan juta dari Pemprov Jatim untuk menangani kekeringan tersebut.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep Wahyu Kurniawan Pribadi mengatakan, wilayah yang terancam kekeringan di Sumenep memang cukup banyak.
Kalau hanya mengandalkan APBD, institusinya tentu saja tidak akan mampu.
”Karena itu, kami mengajukan bantuan ke BPBD Jatim. Tujuannya, mendapatkan bantuan air bersih yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Khusus tahun ini kami mendapatkan bantuan sekitar Rp 55 juta dari pemprov,” katanya.
Menurut dia, penyaluran air bersih dari pemprov sampai sekarang belum direalisasikan. Sebab, sedang membuat kontrak kerja sama dengan penyedia air di Sumenep.
”Anggarannya sudah ada, tinggal menunggu didistribusikan,” ulas Wahyu.
Wahyu menyatakan, institusinya nanti hanya fokus pada pendampingan saat mendistribusikan bantuan dari Pemprov Jatim.
Termasuk mengarahkan wilayah mana saja yang terdampak dan butuh bantuan. ”Pemprov nanti yang akan menangani kawasan yang terkategori kering langka,” ujarnya.
Dijelaskan, untuk wilayah kering kritis nanti akan dibantu BPBD Sumenep. Selama ini sudah ratusan tangki yang disalurkan ke sejumlah daerah terdampak.
Penyalurannya dilakukan setelah institusinya menerima usulan dari masyarakat. ”Dari kami sudah ada 143 tangki air bersih yang disalurkan kepada masyarakat,” ungkap Wahyu.
Wahyu menambahkan, puluhan desa yang terdampak kekeringan tersebut bukan hanya wilayah daratan, melainkan 24 desa yang ada di wilayah kepulauan.
”Karena terkendala armada, kami belum bisa melakukan droping air bersih ke kepulauan. Masih fokus pada wilayah daratan. Nanti kami koordinasikan dengan provinsi,” imbuhnya. (iqb/yan)
Editor : Abdul Basri