Dugaan pemotongan tersebut terjadi pada penyaluran BLT DD tahap dua 2022. Seharusnya keluarga penerima manfaaat (KMP) menerima Rp 900 ribu. Namun, mereka hanya menerima Rp 300 ribu. KPM yang tercatat sebagai penerima 119 orang.
Ketua Geram Saobi Diyaul Hakki mengatakan, aksi ke balai desa untuk mewakili kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah desa (pemdes). Sebab, pemdes diduga melakukan pemotongan bantuan sosial (bansos). Sebelumnya warga sudah bemusyawarah, tapi tidak ada kejelasan. Karena itu, mereka menggelar aksi untuk minta klarifikasi soal pemotongan BLT DD.
”Jadi dipotongnya itu Rp 600 ribu. Kalau yang rumahnya di pulau lain, itu dipotong lagi Rp 20 ribu dengan alasan untuk biaya ongkir. Akhirnya, kasus itu dilaporkan oleh warga ke kejaksaan,” ucapnya.
Hakki mengungkapkan, saat proses penyaluran juga dirasa janggal. Sebab, KPM seakan dibohongi. Mereka dipaksa menandatangani penyaluran bantuan tersebut. Kemudian, uang sebesar Rp 900 ribu itu disuruh pegang dan difoto.
”Tapi setelah itu, diambil lagi dan hanya diberikan Rp 300 ribu. Tanpa ada kejelasan pemotongannya untuk apa. KPM langsung dipaksa tanda tangan penerimaan,” jelas Hakki.
Jawa Pos Radar Madura (JPRM) sudah mencoba mengonfirmasi tuntutan warga itu kepada Kepala Desa Saobi Hosaini. Namun, saat dihubungi ke nomor handphone-nya, tidak ada respons. Pesan WhatsApp juga tidak direspons. (iqb/luq) Editor : Abdul Basri