Kabid Penataan Bangunan dan Gedung PUTR Sumenep Benny Irawan menyampaikan, pembangunan gedung DPRD mulai dikerjakan sejak 2022. Itu dimulai dari pematangan lahan yang berada di Desa Gedungan, Batuan. Pemadatan lahan tersebut menghabiskan APBD Rp 940 juta.
”Tahun lalu kami fokus pada pematangan lahan. Kebetulan lahannya sudah ada atas nama pemkab,” ujarnya kemarin (14/2).
Benny mengutarakan, bangunan gedung dewan dilaksanakan dalam bentuk penganggaran multiyears kontrak. Yakni, dikerjakan dalam kurun waktu dua tahun terhitung 2023–2024. Sementara anggaran untuk kegiatan fisik dipatok Rp 102.175.800.000.
Tahun ini porsi anggaran untuk kegiatan fisik Rp 41.203.100.000. Kemudian, sisanya Rp 60.972.700.000 pada APBD 2024. ”Ini sudah berdasar memorandum of understanding (MoU) yang disepakati antara Pemkab Sumenep dan DPRD,” tuturnya.
Benny menjelaskan, pengadaan barang dan jasa (PBJ) pembangunan gedung dewan menggunakan metode terintegrasi rancang dan bangun atau design and build. Artinya, dari pelaksana atau kontraktor yang akan menyusun detail engineering design (DED) berkaitan dengan perencanaannya.
Saat ini, lanjut Benny, pembangunan gedung baru dewan masih tahap finalisasi basic design yang dilaksanakan Manajemen Konstruksi (MK) PT Yodya Karya (Persero). Pihaknya melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) selama dua tahun.
”Kontrak dengan MK sampai selesai pembangunan 2024. Kami tinggal menyesuaikan progres dengan jadwal yang ditetapkan,” terangnya.
Menurut dia, perkembangan perencanaan pembangunan gedung DPRD on the track. Dijadwalkan, akhir bulan ini sudah masuk tahap lelang konstruksi. Jika melihat rancangan basic design, gedung akan dibangun empat lantai.
Benny memaparkan, tata letak bangunan gedung dewan disesuaikan dengan luas lahan yang akan ditempati. Disebutkan, gedung dewan yang baru akan berbeda dengan yang ditempati sekarang. Nantinya, setiap anggota dewan memiliki ruangan tersendiri. ”Jadi, ada 50 ruangan untuk pribadi anggota dewan. Itu sudah terakomodasi dalam basic design,” paparnya.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, pembangunan gedung dewan sudah direncanakan sejak 2017. Pada tahun berikutnya, dilakukan pembebasan lahan untuk ditempati bangunan gedung dewan yang baru.
Seharusnya, pembangunan fisik gedung dewan terlaksana 2019. Namun, rencana tersebut tidak dilanjutkan karena kondisi anggaran tidak memungkinkan. Yakni, terhambat pandemi Covid-19. Akibatnya, anggaran untuk pembangunan gedung dialihkan untuk penanggulangan virus korona.
”Bangunannya dikerjakan multiyears. Jadi, tidak mungkin selesai tahun ini karena 2024 masih ada lanjutan pengerjaan,” bebernya.
Berkaitan dengan anggaran, Hamid mengungkapkan, dana tersebut tidak melekat di instansinya. Sebab, yang mengerjakan eksekutif. ”Anggarannya ada di dinas PUTR,” ungkap Hamid. (bil/han) Editor : Abdul Basri