SUMENEP – Bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja tidak hanya diperuntukkan SMP dan SD. Tetapi, SMA negeri juga kecipratan bantuan dari pemerintah pusat itu. Namun, bantuan itu dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Kepala Cabang Disdik Jawa Timur (Jatim) Wilayah Sumenep Sugiono Eksantoso mengatakan, BOS afirmasi dan kinerja hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri. Di Sumenep ada delapan lembaga yang mendapatkan bantuan tersebut. ”Yang BOS afirmasi empat lembaga dan BOS kinerja untuk empat lembaga,” ucapnya kemarin (15/10).
Sugiono mengatakan, BOS afirmasi diperuntukkan pada lembaga pendidikan yang berada di daerah terpencil. Dengan standardisasi masih dapat dikatakan tertinggal sebagai lembaga pendidikan negeri. ”Afirmasi semua penerimanya di kepulauan,” sambungnya.
Sementara BOS kinerja diberikan kepada lembaga pendidikan SMA negeri yang berkategori sudah bagus. BOS kinerja diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan prestasi bagi lembaga pendidikan yang mutu pendidikannya sudah baik.
Penerima bantuan ditentukan pemerintah pusat. Yaitu, mengacu kepada data pokok pendidikan (dapodik). ”Pusat langsung yang menentukan. Dilihat dari hasil ujian nasional berbasis komputer yang sudah bagus. Untuk yang afirmasi diperuntukkan sekolah-sekolah yang terluar,” ungkapnya.
Jumlah bantuan yang diterima tiap lembaga tidak sama. Bantuan disesuaikan dengan jumlah siswa. Sugiono mengklaim, BOS afirmasi dan kinerja semuanya sudah cair. Bantuan itu hanya bisa diperuntukkan pengadaan komputer dan tablet sekolah. Sementara pengadaan harus dilakukan melalui beberapa vendor yang sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat.
Lembaga pendidikan tidak bisa mengambil keuntungan dari pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) elektronik tersebut. ”Tidak bisa sembarang beli sendiri, karena ada spesifikasinya, dan ada vendor yang sudah ditunjuk kementerian,” kata Sugiono.
Dia menyampaikan, tidak semua lembaga menyambut baik bantuan tersebut. Pasalnya, untuk pengadaan tablet dinilai belum menjadi kebutuhan sekolah. Karena itu, Sugiono menilai, BOS afirmasi dan kinerja tidak sesuai dengan kebutuhan utama lembaga pendidikan di Kota Keris. ”Mestinya menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Tablet itu tidak bisa digunakan untuk ujian nasional,” tuturnya.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Mathur Husyairi mengatakan, harusnya sebelum memberikan bantuan, pemerintah melakukan analisis kebutuhan. Dengan begitu, bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan. ”Mungkin dianggapnya kondisi semua sekolah sama antara di desa dan kota,” ucapnya.
Politikus asal Bangkalan itu meminta semua kepala sekolah, Cabang Disdik Jatim Wilayah Sumenep, untuk berkonsultasi ke Pemprov Jatim. Tujuannya, agar pengadaan tablet itu digantikan ke komputer. ”Jika memang tidak bisa, ya sudah jangan dibelanjakan, supaya tidak mubazir,” pinta politikus PBB tersebut. (jup)
Editor : Abdul Basri