Oleh DZIKRULLOH
BANK Indonesia telah menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang merupakan kegiatan puncak high level event (HLE), Rabu (29/11). PTBI adalah agenda rutin Bank Indonesia sejak 1969, yang agenda utamanya adalah penyampaian pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi ekonomi global, arahan Presiden Republik Indonesia, dan arah kebijakan pemerintah ke depan. Kegiatan PTBI ini penting sebagai acuan utama para pelaku industri, investor, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan ekonomi.
Tantangan Indonesia 2024 masih berkenaan dengan ketidakpastian pasar, kebijakan bank sentral global, panasnya geopolitik global akibat peperangan serta perubahan iklim dan berbagai ancaman lainnya seperti tingginya acuan suku bunga dan inflasi. Tantangan ini memerlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi ekonomi global ini juga perlu menjadi perhatian serius para pelaku usaha dan pemerintah di Pulau Madura. Apalagi dua kabupaten di Madura, Bangkalan dan Sampang, masih masuk dalam kategori dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah (baca: tertinggal).
Tantangan global ini tidak boleh dipandang pesimis. Sebaliknya, Madura harus mengambil momentum yang tepat untuk meningkatkan potensi ekonomi dan memanfaatkan kondisi global yang diprediksi akan berdampak pada meningkatnya permintaan, terutama pada sektor pangan. Madura harus menjadi bagian penting dalam menyumbangkan peningkatan produksi sebagai respons atas permintaan tersebut. Jika tidak, ancaman inflasi tinggi dan melambatnya ekonomi akan terjadi.
Menjadikan UMKM Madura sebagai Pemain Utama
UMKM masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Menurut data, UMKM menjadi penyumbang 60 persen perekonomian nasional, 98 persen penyerap tenaga kerja, 58 persen total investasi, dan 14 persen ekspor Indonesia. Di Madura sendiri terdapat 1.126.787 UMKM dengan potensi besar di sektor alam dan pasar, seperti hasil laut, kuliner, pertanian, kerajinan, dan pariwisata.
Banyaknya UMKM di Madura berpeluang besar sebagai pemain utama menghadapi tantangan global ke depan. Berbagai permasalahan UMKM, seperti sumber daya manusia yang terampil, permodalan, akses pasar, legalitas perizinan, sertifikasi halal dan teknologi digital, perlu segera diatasi dengan strategi yang cepat dan tepat. Perlu adanya klasifikasi kelas pada kondisi UMKM di Madura. Klasifikasi kelas itu diperlukan sebagai dasar penyusunan progran pendampingan dan pemberdayaan pemerintah. Misal, kelas dasar, kelas menengah, dan kelas atas.
Kelas dasar adalah tingkatan kelas bagi UMKM yang belum lengkap legalitas usahanya, sehingga program yang ditawarkan adalah pendampingan legalitas usaha. Kelas menengah adalah tingkatan kelas UMKM yang sudah lengkap legalitas perizinan yang diperkenalkan dengan akses pemasaran berbasis digital dan klasifikasi produk unggul.
Pada kelas menengah ini, program pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan packaging, segmen pasar, pembiayaan ultra mikro, dan pemasaran berbasis digital. Selanjutnya kelas atas, adalah kelas menengah yang sudah dipersiapkan untuk ekspor, maka program untuk kelas atas adalah program pendampingan ekspor.
Peran Aktif Pemerintah
Pemerintah merupakan fasilitator utama pengembangan ekonomi. Karena itu, peran aktif pemerintah perlu dilakukan dalam membina, membimbing, memfasilitasi, memberdayakan, dan menggerakkan sektor-sektor strategis dan unggul, seperti fasilitas akses permodalan, infrastruktur, pengembangan digital, dan legalitas usaha UMKM menjadi produk unggulan. Permasalahan permodalan dapat difasilitasi pemerintah dengan menggerakkan secara masif pembiayaan kredit rakyat dan ultra mikro.
Pemerintah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak perbankan dalam mempermudah pemberian permodalan pada UMKM di Madura. Peran aktif pemerintah juga diperlukan dalam pembangunan infrastruktur berupa jalan yang menjadi konektivitas distribusi hasil usaha desa ke kota. Tercatat, hingga kini persoalan jalan rusak di desa cukup merata, padahal pemerintah pusat telah memberikan dana yang cukup dalam pembangunan desa.
Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan pendampingan dalam memanfaatkan dana desa, agar dana desa tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan bermanfaat untuk masyarakat. Belum lagi diperparah dengan rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat yang rendah pada legalitas usaha dan pemanfaatan teknologi digital. Padahal, keduanya merupakan faktor yang paling besar menjadikan produk UMKM Madura unggul dan membuka akses pasar secara global. Maka, peran aktif pemerintah dalam bersinergi dan berkolaborasi dengan sektor publik, akademisi, dan sektor wisata mutlak harus dilakukan.
Legalitas Sertifikasi Halal
Indonesia menduduki peringkat 2 dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah global menurut data State of the Global Islamic Economy (SGIE), terutama dalam produksi makanan halal dan fesyen. Seharusnya, Madura yang terkenal dengan masyarakat agamais yang berpegang teguh pada ajaran Islam, menjadi pelaku utama dalam pengembangan industri halal global.
Namun realitasnya, minat masyarakat untuk mengurus sertifikasi halal sangat rendah, sebagai contoh Bangkalan berada di peringkat keenam dari bawah atau posisi 32 dari 38 di Jawa Timur dalam pengurusan sertifikasi halal, padahal di Bangkalan terdapat Halal Center di Universitas Trunojoyo Madura. Hal ini menunjukkan sinergisitas dan kolaborasi sektor publik, akademisi, dan swasta belum optimal dilakukan. Memang terdapat banyak problem yang terjadi, namun masalah tersebut bukan berarti tidak bisa diatasi.
Madura harus dapat memanfaatkan momentum di 2024, tantangan global yang diprediksi akan terjadi krisis pangan yang menyebabkan permintaan besar dalam hal pangan, menjadi peluang besar bagi UMKM Madura untuk ikut berkontribusi menyeimbangkan pasokan pangan agar tidak terjadi kenaikan harga (inflasi) secara global. Apalagi jika pasokan pangan tersebut berasal dari UMKM Madura yang tersertifikasi halal, bukan menjadi tidak mungkin, UMKM Madura menjadi pionir utama kemajuan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi Madura. (*)
*)Dosen Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura, Sekjen OPOP Bangkalan
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti