Dinamika DKS dalam Proses Dialektika
Tulisan ini hanya catatan dan tanggapan saya pribadi. Jikalau ada di antara pembaca yang mau menanggapi, silakan. Sebab, itulah yang saya inginkan.
DEWAN Kesenian Sumenep (DKS) mengundang seniman muda sampai generasi sepuh di Lee Riya Coffee pada Minggu (3/9).
Tak bisa saya sebutkan satu per satu, tapi tidak mengurangi rasa puitik saya kepada beliau-beliau, untuk menyebut yang tahu, ada Mas Turmedzi Djaka, Mas Mahendra, Mas Athink, Fathol, Bak Rini, Mas Ayos, Mas Anton, Pak Darus, Fendi Kachonk, Bu Suhartatik, Edi Purnomo, Latif Atmaja, Mas Alfaisin, Saifullah, Lukman Hakim AG.
Sejak dibentuk, DKS memang banyak berharap kesenian di Sumenep berkembang sesuai dengan konteks sejarah Sumenep.
Gagasan yang disampaikan Ketua Dewan Kesenian Sumenep Turmedzi Djaka sangat ideal.
Misalnya, bagaimana membentuk kegiatan hari jadi Sumenep dengan konsep yang matang dan sesuai dengan sejarah Sumenep.
Sebab bagi Turmedzi Djaka, buat apa membuat kegiatan hari jadi hanya dengan seremonial tanpa makna.
Karena dana hari jadi Sumenep kan sudah jelas, tapi jika ada pemotongan, DKS jangan mau.
Misalnya, dana hari jadi Sumenep Rp 600 juta, lalu yang sampai ke DKS Rp 50 juta atau Rp 10 juta, maka pantas DKS menolak mentah-mentah.
Sebab, itu mengajarkan mental-mental ”pengemis”. Padahal, orang-orang dinas sudah bergaji. Artinya, ”permainan” DKS juga harus berseni, tapi yang baik sesuai dengan idealisme.
Saya sepakat apa yang disampaikan ketua DKS itu, tapi bagi saya itu membutuhkan penelitian yang agak lama dan serius untuk menyamakan persepsi dan konsepsi terkait dengan kesenian di Sumenep.
Sebab kalau tidak, pasti akan terjadi di antara seniman di Sumenep saling klaim dan cekcok tak berkesudahan.
Karena, saya sepintas membaca, dan ini didukung oleh Syaf Anton Wr ketika pertemuan itu, ketidaksamaan persepsi dan konsepsi tersebut disebabkan tiadanya komunikasi antar seniman di Sumenep, khususnya dari yang muda ke yang sepuh, dan sepuh ke yang muda.
Kalau tetap begitu, maka dalam konteks sejarah, banyak filsuf dan penyair yang memang menjadikan seni sebagai ladang atau sarana kreativitas.
Seperti penyair sekaligus filsuf, Nietzsche yang menggairahkan seni untuk dibangkitkan di zaman Renaisans dan menyebut-nyebut kebangkitan, seni dijadikan sebagai alat yang memberi makna dalam kehidupan.
Namun bukan sembarang seni, melainkan seni yang mengungkapkan keindahan klasik-tengah-modern.
Salah satu agenda Minggu pagi itu adalah konsolidasi untuk menyamakan persepsi dan konsepsi di antara seniman Sumenep, agar tidak terjadi jurang dalam sebagai pemisah di antara pelaku seni.
DKS di satu sisi memang harus menjadi fasilitator, kata Ki Darus yang hadir dalam temmo kerrong. Tapi, di sisi yang lain DKS memang harus menjadi motor dalam gerakan kesenian di Sumenep.
Segala yang berkaitan dengan seni, DKS menjadi gerbongnya. Sebab, kalau kita berharap terhadap dinas-dinas, ada kemungkinan orang-orang dinas memang tidak tahu tentang seni.
Karena itu, DKS harus menjalin komunikasi dengan dinas, DPR, bupati. Hal ini jangan dimaknai bahwa DKS sebagai corong politik praktis, bukan, karena saya sendiri juga tidak sepakat jika DKS memiliki agenda politik.
Sebab, ini sesuai dengan harapan seniman sepuh bahwa DKS harus menjadi fasilitator kesenian, bukan fasilitator politik, meskipun seni sangat ampuh dan tajam dijadikan alat politik.
Mengapa DKS harus menjadi fasilitator banyak seniman? DKS harus menyadari bahwa ada aturan, ada surat keputusan (SK) bupati.
Kesenian yang dimainkan DKS harus bersistem dan berkonsep serta komunikatif. Kalau tidak mau, DKS terpaksa harus ganti nama dengan Komunitas Dewan Kesenian Sumenep.
Sebagai fasilitator kantong-kantong dan komunitas seni di Sumenep, bukan kemudian DKS membuat kegiatan sendiri dan diisi oleh DKS sendiri.
Tapi, bagaimana kantong seni yang tersebar di Sumenep diajak untuk tampil dan bermain.
Persoalan mereka tidak hadir dan tak mau, itu urusan lain, tapi tugas DKS tetap pada posisi fasilitator dan menjaga idealisme berkesenian.
Dengan begitu, semoga DKS menjadi jembatan bagi kesenian Sumenep yang akhir-akhir ini mulai terlihat ”tidak harmonis”, karena masih ego sektoral atau ego individual.
Sebab, ego itu membunuh dan meniadakan jejak sejarah bagi keberlanjutan proyek keilmuan manusia.
Mengapa? Orang yang tidak mampu menikmati merdunya suara dan indahnya notasi musik, maka adanya sama dengan tidak ada. Sekalipun hidup, ia mati adanya, kata al-Ghazali.
Menurut Nietzsche, agar tidak terjadi –apa yang Putu Wijaya katakan dalam bukunya Reformasi Seni– bahwa seni sudah mati sejak zaman Orde Baru.
Melalui esai ini, Putu Wijaya memperihalkan betapa lantaran politik dan ekonomi lebih dimuliakan oleh pemerintah Indonesia sejak zaman Orde Baru yang menjadikan kesenian semakin dilihat sebagai sesuatu yang tidak penting atau tidak memberikan sumbangan apa-apa terhadap realitas sosial. (*)
MATRONI MUSERANG
Dosen filsafat STKIP PGRI Sumenep
Editor : Abdul Basri