SAMPANG, RadarMadura.id – Dugaan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Pandian, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Namun, Muchtar Hasyim, yang disebut sebagai salah satu yang terlibat membantah tuduhan tersebut.
Muchtar juga membantah dirinya sebagai ketua kelompok KPM.
Dia menilai pengakuan sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang menuding dirinya terlibat pemotongan bantuan tidak dapat dipercaya karena sebagian penerima merupakan lanjut usia (lansia).
Baca Juga: Muchtar Kuasai Sandi ATM KPM, Katim SDM PKH Bakal Kroscek ke Lapangan
”Bu Sia itu karena orang tua, jadi salah dalam memberikan keterangan. Marsani juga dalam memberikan keterangan itu sudah tua semua yang maunya mendapatkan bantuan. Makanya bicaranya tidak karuan,” katanya, Sabtu (26/9).
Muchtar mengeklaim dirinya hanya sebagai tokoh masyarakat yang membantu KPM di kampung tersebut.
Dia menyebut ketua kelompok sebenarnya merupakan kepala dusun (Kadus) berinisial S.
”Ketua kelompok itu Bapak Apel (Kadus),” tambahnya.
Terkait Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Muchtar mengatakan kartu tersebut dipegang berdasarkan kemauan KPM sendiri.
Namun, dia membantah memegang KKS milik para penerima bantuan. Menurut dia, KKS justru dipegang oleh Kadus yang juga melakukan pencairan.
”Yang melakukan pencairan itu juga Bapak Apel dan itu tidak ada masalah,” ungkapnya.
Dia membantah memegang seluruh KKS milik KPM. Dari sekitar 200 KPM, menurut dia, hanya sebagian yang kartunya dikumpulkan.
Baca Juga: Korban Dugaan Pemotongan PKH Bertambah, KPM Baru Pegang KKS Sekitar Mei
Itu pun, kata Muchtar, merupakan kerabat terdekat yang meminta bantuan pencairan. ”Seperti sepupu bibi, yang meminta pertolongan (pencairan),” ujarnya.
Ketua Tim SDM PKH Sampang Moh. Hakim menyampaikan, ketua kelompok harus berasal dari KPM.
Dengan demikian, orang dari luar KPM tidak dapat menjadi ketua kelompok.
”Mungkin dulu cuma pernah membantu dan sebagai perangkat desa,” katanya.
Terpisah, warga Dusun Pandian, Desa Batuporo Timur, Zainuddin membantah pernyataan Muchtar.
Dia menilai Muchtar tidak jujur dalam memberikan keterangan terkait dugaan pemotongan PKH tersebut.
Zainuddin mengeklaim Muchtar tercatat sebagai ketua kelompok sejak 2012 hingga saat ini.
Dia juga menyebut ada sejumlah warga yang siap memberikan kesaksian terkait kepemilikan KKS oleh Muchtar.
”Ada pengakuan dari warga, yang semula dapat Rp 1,150 juta, namun malah dapat Rp 400 ribu dan selanjutnya dapat Rp 150 ribu. Itu yang dirasa janggal oleh KPM,” ungkapnya. (ay/han)
Editor : Hera Marylia