SAMPANG, RadarMadura.id – Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang. Pasalnya, silpa tahun ini mencapai miliaran rupiah.
Anggota Banggar DPRD Sampang Muhammad Nur Mustaqim mengatakan, silpa belanja pegawai tidak hanya di satu OPD, melainkan di empat OPD. “Ini menjadi perhatian Banggar. Bagaimana mekanisme pemkab mengalokasikan anggaran sampai menjadi Silpa,” katanya.
Dijelaskan, silpa anggaran belanja pegawai tersebut nominalnya lebih dari Rp 2 miliar. Anggaran miliaran itu tersebar di Diskopindag, Disperta KP, Dinkes KB, dan DLH Perkim. “Ada yang Rp 200 juta sampai Rp 700 juta,” tambahnya.
Dia menyesalkan adanya silpa tersebut. Apalagi, silpa jika berasal dari pegawai yang pensiun tahun ini. “Semestinya pemkab menghitung kebutuhan yang bisa dialokasikan untuk tahun anggaran berjalan tanpa menyisakan Silpa,” sesalnya.
Baca Juga: Bapemperda Sampang Mulai Susun Raperda Penyelenggaraan Pemdes
Ditambahkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan program lainnya dinilai sangat sulit dianggarkan. Sebab, diterapkan efisiensi anggaran. “Program lain kekurangan anggaran, sedangkan belanja pegawai Silpa,” tuturnya.
Dia meminta ke depan pemkab melakukan evaluasi dan perencanaan yang lebih matang, khususnya anggaran belanja pegawai. Dia juga menyarankan pemkab segera melakukan inventarisasi untuk memaksimalkan perencanaan program dan penyusunan anggaran 2027 agar tepat sasaran.
“Semisal nanti kurang, bisa ditutupi di PAK (perubahan anggaran keuangan). Apalagi, APBD tidak hanya untuk belanja pegawai, tapi secara umum untuk masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPPKAD Sampang Hurun Ien belum bisa memberikan tanggapan. Sebab, saat dihubungi koran ini, yang bersangkutan tidak merespons upaya konfirmasi koran ini. (ay/yan)
Editor : Anis Billah