SAMPANG, RadarMadura.id – Dugaan pemotongan bantuan program keluarga harapan (PKH) di Dusun Pandian, Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, terus bertambah.
Hal itu tidak hanya dialami Marsani, 66. Khotimah juga mengaku dana yang diterima berkurang.
Khotimah mengutarakan, dirinya tidak pernah memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sendiri selama mendapatkan bantuan PKH.
Kartu tersebut berada di tangannya setelah diinformasikan oleh ketua kelompok telah diblokir.
”Dulu pernah dapat, sekarang tidak dapat lagi. Katanya diblokir,” katanya Kamis (24/9).
Baca Juga: Akses Kesehatan Warga Miskin Terkendala, Bupati Kholil Atensi Pemberlakuan UHC Prioritas Tahun Depan
Dia membeberkan, selama mendapatkan PKH, nominal yang diterima tidak sama. Sebelum KKS diminta ketua kelompok, besaran bantuan yang didapat mencapai Rp 1.125.000. Dia melakukan pencairan sendiri dua kali.
Pada pencairan ketiga, pencairan dilakukan ketua kelompok. Besaran yang diterima justru berkurang menjadi Rp 500 ribu.
”Saat mengambil sendiri, dapat Rp 1,125 juta. Setelah itu diambil ketua kelompok, dapat Rp 500 ribu,” beber Khotimah.
Perempuan berusia 35 tahun itu tidak menaruh curiga atas besaran bantuan yang berkurang.
Sebab, dirinya merasa nominal yang didapat sama dengan KPM yang lain. ”Saya memang tidak bertanya karena semuanya rata,” ungkapnya.
Menurutnya, KKS miliknya diserahkan oleh ketua kelompok sekitar Mei, tepatnya setelah Hari Raya Idul Adha.
Dirinya juga sempat mendapatkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (kesra). Proses pencairannya melalui KKS PKH.
Baca Juga: Bantuan PKH Diduga Dipotong, KKS KPM Dikuasai Ketua Kelompok, Penerima Hanya Terima Rp 370 Ribu
”Katanya BLT Kesra masuk ke kartu PKH itu setelah kartu saya yang terblokir diperbaiki. Sekarang tidak dapat lagi,” tuturnya.
Warga desa setempat Zainuddin menyampaikan, jumlah KPM yang diduga KKS dipegang oleh ketua kelompok diduga mencapai sekitar 200 KPM di satu dusun.
”Satu dusun ada 200 KPM lebih. Mereka mendapatkan PKH dan BPNT dengan persoalan sama, juga dipotong,” ujarnya.
Sejumlah KPM menyebut jika KKS PKH dipegang Muchtar Hasyim. Namun, dia membantah tudingan banyak dirinya memegang KKS KPM PKH. Dia mengaku bukan ketua kelompok.
”Ketua kelompoknya Pak Apel. Saya hanya membantu sebagai tokoh masyarakat dan semua berita itu tidak benar, hanya dugaan,” katanya Sabtu (26/9).
Muchtar menjelaskan, Khotimah menjadi penerima PKH sejak 2012 atau 2013. Saat itu bantuannya hanya cair sekitar dua hingga empat kali.
Setelah itu, bantuan tidak cair dan KKS dipegang sendiri. Saat pecairan, KKS milik Khotimah dipegang Apel.
Baca Juga: Nissan Skyline Generasi ke-14 Siap Debut Desember 2026, Sedan Legendaris Jepang Masuki Era Baru
”Waktu cair dipegang apel (inisial S). Setelah itu tidak cair lagi. Pada 2024 dia (Khotimah) dapat BLT Kesra melalui rekening KKS PKH. Ada juga yang dari BRI sebesar Rp 900 ribu,” terangnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfud menyampaikan, dugaan pemotongan bantuan PKH tersebut termasuk tindak pidana korupsi dan kejahatan.
Dirinya sangat menyayangkan atas tindakan pemotongan dana bantuan tersebut.
Menurutnya, KKS semestinya dipegang oleh KPM sendiri. ”Penerima harus proaktif dan segera melapor,” sarannya. (ay/bil)
Editor : Hera Marylia