SAMPANG, RadarMadura.id – Pembahasan perubahan postur APBD 2026 mendapat sorotan dari DPRD Sampang.
Khususnya, Komisi II DPRD Sampang menemukan kelebihan anggaran belanja pegawai mencapai setengah miliar rupiah di dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan (diskopindag).
Sekretaris Komisi II DPRD Sampang Mustaqim menyampaikan, kelebihan belanja pegawai yang melekat di diskopindag saat ini menjadi atensi jajaran DPRD.
Terlebih, anggaran tersebut ditemukan dalam jumlah yang tidak sedikit.
Baca Juga: Belanja Mesin Perajang Ratusan Juta Dinilai Sia-Sia
"Kelebihannya mencapai Rp 500 juta," katanya Kamis (10/9).
Menurut dia, kelebihan anggaran setengah miliar tersebut merupakan sisa anggaran gaji ASN.
Khususnya, ASN yang tercatat memasuki masa purnatugas pada tahun ini. Hal itu diketahui saat pembahasan perubahan APBD 2026.
"Jika tidak salah ada empat pegawai PNS yang pensiun tahun ini," tambahnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, kinerja diskopindag dalam menyusun perencanaan anggaran tidak tepat.
Akibatnya, pemanfaatan anggaran yang dikelola dinilai tidak maksimal sehingga berpotensi menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
"Berarti penggunaan anggaran yang tidak maksimal dan tidak benar maka perencanaannya yang tidak tepat," paparnya.
Menurutnya, diskopindag justru tidak peduli terhadap pemeliharaan pasar yang semestinya dapat dianggarkan secara maksimal.
Baca Juga: Mengapa Korea, Bukan Mandarin?, Rasionalitas Strategis bagi MTs/MA Kyai Mudrikah Kembang Kuning
Sebab, ketika didorong untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan, Pemkab Sampang beralasan tidak memiliki anggaran yang cukup.
"Alasannya mereka tidak ada anggaran, ternyata anggarannya seperti ini," jelasnya.
Terpisah, Plt Kepala Diskopindag Sampang Syamsul Bahri membenarkan terdapat kelebihan anggaran belanja pegawai.
Setidaknya, terdapat tujuh pegawai ASN, termasuk PNS, yang telah pensiun.
Menurut dia, kelebihan anggaran tersebut memang disiapkan untuk menyesuaikan perubahan postur gaji dan mengantisipasi kebutuhan yang sifatnya insidental.
"Memang disediakan tidak pas, pasti dilebihkan khawatir ada perubahan kenaikan gaji atau tunjangan bisa kami siapkan. Tapi sudah dialihkan," katanya. (ay/han)
Editor : Hera Marylia