SAMPANG, RadarMadura.id – Komisi II DPRD Sampang menyoroti kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) Sampang.
Pemicunya, belum optimalnya penyaluran bantuan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Legislator bahkan berencana memanggil dinas tersebut untuk meminta penjelasan.
Sekretaris Komisi II DPRD Sampang Muhammad Nur Mustaqim mengatakan, Disperta KP telah mendapat peringatan khusus.
Sebab, serapan anggaran DBHCHT pada tahun sebelumnya dinilai tidak maksimal dan persoalan serupa kembali terjadi tahun ini.
"Ini sudah peringatan terakhir atas catatan dari tahun sebelumnya terkait pengelolaan DBHCHT," ujarnya, Kamis (23/7).
Menurut dia, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dianggarkan melalui DBHCHT selalu terlambat didistribusikan.
Bahkan hingga memasuki triwulan III tahun ini, bantuan tersebut belum juga diterima kelompok tani.
"Tahun lalu penyalurannya berlarut-larut. Akibatnya, alsintan baru datang setelah masa panen selesai sehingga manfaatnya tidak maksimal," katanya.
Mustaqim menjelaskan, dalam rapat pada triwulan I, Disperta KP berjanji akan menyalurkan bantuan pada triwulan II.
Saat itu dinas beralasan masih menyelesaikan tahapan penjadwalan. Namun, janji tersebut hingga kini belum terealisasi.
"Pernyataan mereka akan disalurkan pada triwulan II. Sampai sekarang belum terealisasi. Artinya, mereka ingkar terhadap komitmen yang disampaikan kepada DPRD," tegasnya.
Dia menilai setiap bantuan pemerintah harus mengedepankan asas kemanfaatan.
Jangan sampai bantuan kembali disalurkan setelah musim panen berakhir, terutama pupuk untuk mendukung peningkatan produktivitas tembakau.
"Kami akan memanggil Disperta KP di sela pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menindaklanjuti persoalan ini," tandasnya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Sampang Haryono mengungkapkan, hingga kini sejumlah bantuan dari Disperta KP belum diterima petani. Di antaranya mesin perajang tembakau dan pupuk NPK.
Padahal, bantuan tersebut sangat dibutuhkan karena sebagian petani sudah mulai memasuki masa panen.
"Sebagian petani sudah panen. Apa kendalanya sampai bantuan belum didistribusikan kami belum tahu. Nanti akan kami tindak lanjuti ke dinas," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Pertanian Disperta KP Sampang Nurudin belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi. Padahal, nomor telepon yang bersangkutan dalam kondisi aktif. (ay/han)
Editor : Amin Basiri