SAMPANG, RadarMadura.id – Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Sampang masih belum merata.
Hingga kini, mayoritas desa belum memiliki Destana karena terkendala keterbatasan anggaran.
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang Ahmed Baso mengatakan, upaya pembentukan Destana terus dilakukan.
Namun, selama ini pembentukannya masih bergantung pada dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Terakhir kami bisa membentuk Destana pada 2024. Setelah itu belum ada lagi," ujarnya, Rabu (24/6).
Pada tahun ini, hanya Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, yang mendapat fasilitasi pembentukan Destana dari pemerintah provinsi.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sampang belum dapat mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.
Sebab, pembentukan satu Destana membutuhkan dana sekitar Rp 50 juta.
"Termasuk pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)," tambahnya.
Meski demikian, BPBD mendorong pemerintah desa membentuk Destana secara mandiri.
Tahun ini, sebanyak 55 desa di lima kecamatan akan mengikuti penilaian Desa Tangguh Bencana yang diawali dengan sosialisasi serta penguatan pemahaman mengenai Peraturan Desa (Perdes) tentang penanggulangan bencana.
"Perdes penanggulangan bencana ini sangat penting. Namun, masih banyak desa yang belum memilikinya," jelasnya.
Saat ini, baru 21 desa di Kabupaten Sampang yang telah berstatus Destana.
Seluruh desa tersebut juga telah memiliki Perdes tentang penanggulangan bencana sebagai salah satu syarat pembentukan Destana.
"Kami menargetkan seluruh desa yang masuk kawasan rawan bencana dapat membentuk Destana," pungkasnya. (ay/han)
Editor : Amin Basiri