SAMPANG, RadarMadura.id – Aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sampang terjadi dua kali dalam sehari kemarin (25/6).
Pertama, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan aspirasi agar program MBG tetap dilanjutkan sebelum waktu duhur.
Aksi kedua yakni diinsiasi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Mereka tidak hanya terfokus pada program MBG, tapi mendorong DPRD Sampang mengevaluasi realisasi MBG dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang disebut-sebut banyak menguras uang masyarakat.
Korlap Aksi Aliansi Pemuda dan Masyrakat Peduli Program MBG Anis Fitria mengatakan, pihaknya bersama kurang lebih 4.000 massa aksi melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Sampang. Tujuannya, menyampaikan aspirasi mendukung program MBG.
”Kami minta DPRD Sampang turut mendukung dan mendorong keberlanjutan program MBG di Kabupaten Sampang dan mendukung keberlanjutan MBG B3 dan lansia,” katanya.
Menurutnya, MBG merupakan program mulia. Program MBG benar-benar dibutuhkan oleh siswa di berbagai pelosok desa, khususnya di Kabupaten Sampang.
”Manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa. Termasuk, MBG yang untuk B3 juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, ada sekitar dua bocah yang ikut turun aksi di depan kantor DPRD Sampang.
Bocah tersebut menjadi simbol bahwa MBG benar-benar dirasakan dampaknya oleh elemen masyarakat ataupun siswa.
”Dua anak itu merupakan penerima manfaat MBG. Mereka (anak-anak) meminta MBG jangan dihentikan karena bermanfaat untuk masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Umum PC PMII Sampang Latifah mendorong agar program MBG dievaluasi total.
Selain itu, dia juga meminta agar pembangunan proyek KDKMP di Kabupaten Sampang dimonitoring.
”Di Kabupaten Sampang program nasional seperti MBG maupun KDKMP menunjukkan adanya berbagai persoalan dan membutuhkan perhatian serius. Sementara, kebijakan terkait guru honorer dan PPPK paruh waktu hingga saat ini masih menyisakan persoalan,” ucapnya.
Pihaknya mendesak DPRD Sampang memberikan rekomendasi pada pemerintah pusat agar mengevaluasi total realisasi program MBG.
Mulai pengadaan, keamanan pangan, distribusi, dan sebagainya.
”Kami juga mendesak, agar DPRD Sampang memberikan rekomendasi pada pemerintah pusat agar dilakukan pembekuan sementara KDKMP lantaran belum ada regulasi yang jelas. Kami juga meminta DPRD Sampang meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Sampang,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Sampang Moh Iqbal Fathoni berjanjai bakal menindaklanjuti aspirasi dari peserta aksi.
Pihaknya sudah menerima aspirasi yang disampaikan oleh aliansi pemuda dan masyarakat.
Di sisi yang lain, legislatif juga sependapat dengan aspirasi mahasiswa yang tergabung pada PMII Sampang.
”Setiap proses maupun pelaksanaan program seperti MBG dan KDKMP memang harus dievalusi dan diawasi,” tuturnya.
Sesuai permintaan massa aksi PMII, dewan akan menggelar RDP dengan OPD terkait dan melibatkan mahasiswa.
Apalagi, selama ini tidak ada koordinasi dengan DPRD Sampang terkait program KDKMP ini.
”Mulai dari penentuan titik, anggarannya berapa, kami tidak tahu. Makanya, kami bakal melakukan pemanggilan pihak terkait untuk melakukan pengawasan,” tandasnya. (bai/bil)
Editor : Amin Basiri