SAMPANG, RadarMadura.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang menghimpun data desa yang berpotensi mengalami kekeringan saat kemarau.
Itu dilakukan melalui pemerintah di tingkat kecamatan. Namun, terdapat tiga kecamatan yang tidak menyetor wilayah potensi kekeringan.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Mohammad Hozin mengutarakan, pendataan daerah rawan kekeringan dilakukan dengan melibatkan pemerintah di tingkat kecamatan.
Namun dari 14 kecamatan di Kota Bahari, hanya 11 kecamatan yang menyetorkan.
"Sedangkan yang tidak kunjung menyetor data kekeringan itu Kecamatan Kota Sampang, Kedungdung, dan Ketapang", ujarnya.
Daftar desa yang yang berpotensi mengalami kekeringan di musim kemarau telah diserahkan ke Bagian Hukum Setkab Sampang.
Tujuannya, agar ditetapkan sebagai daerah kekeringan melalui surat keputusan (SK) bupati.
"SK tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi kami dalam melakukan dropping air bersih", katanya.
Data kekeringan yang tidak disetorkan tiga kecamatan dianggap sama dengan tahun lalu.
Sehingga, dropping air tetap akan dilakukan seperti sebelumnya. Pihaknya memprediksi puncak kemarau akan terjadi Agustus mendatang.
"Tapi tidak menutup kemungkinan musim kemarau akan berlanjut pada bulan September", bebernya.
Camat Kedungdung Syamsul Bahri belum bisa dimintai keterangan terkait alasan belum disetorkannya data kekeringan.
Saat dihubungi melalui sambungan telepon yang biasa digunakan tidak merespons. (bai/jup)
Editor : Amin Basiri