SAMPANG, RadarMadura.id – Biaya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk angkutan tenaga kebersihan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Perkim Sampang cukup fantastis.
Kabarnya, anggaran belanja BBM mencapai ratusan juta. Sedangkan jenis BBM yang dibeli adalah pertalite atau BBM subsidi.
Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang Aulia Arif mengatakan, anggaran belanja BBM setahun mencapai Rp 781 juta.
”Anggaran ratusan juta tersebut diperuntukkan biaya pembelian BBM untuk 35 armada pengangkut sampah,” katanya.
Menurut dia, puluhan armada tersebut terdiri dari berbagai merek dan jenis. Perinciannya lima unit arm roll atau truk khusus dengan sistem hidrolik di bagian belakang untuk mengangkut kontainer sampah.
Kemudian backhoe, bulldozer, lima unit dump truck atau truk jungkit, dua unit compactor, empat unit pikap, serta 18 unit kendaraan roda tiga.
”Mereka bekerja sesuai wilayah dan beban kerja. Dari puluhan armada itu, yang paling banyak mengonsumsi BBM adalah compactor,” tambahnya.
Dijelaskan, dalam kegiatan belanja BBM tersebut, institusinya bekerja sama dengan PT Pertamina. Nantinya, staf DLH dan Perkim Sampang menyodorkan kupon saat hendak membeli BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
”Tagihan per bulan dihitung berdasar jumlah kupon yang diserahkan kepada petugas SPBU,” jelasnya.
Aulia Arif tidak menampik bahwa institusinya membeli BBM bersubsidi. Meski demikian, dia mengeklaim hal tersebut bukanlah sebuah permasalahan, sebab kendaraan dinas (randis) masuk sektor pengecualian.
”Ada yang menggunakan BBM jenis solar dan pertalite. PT Pertamina mengizinkan menggunakan BBM subsidi,” ungkapnya.
Ditambahkan, sebenarnya tidak semua armada mengonsumsi BBM jenis pertalite, yakni armada yang terkategori alat berat.
Armada tersebut dipastikan menggunakan BBM jenis dexlite atau bahan bakar diesel produksi Pertamina dengan cetane number (CN) minimal 51 dan kandungan sulfur maksimal 1.200 ppm.
”Secara aturan tidak bisa karena tergolong armada kategori industri. Jadi, harus menggunakan BBM nonsubsidi,” tegasnya.
Ketua HMI Cabang Sampang Nur Hasim menyampaikan, penggunaan anggaran belanja BBM harus transparan.
”Saya tidak ingin Pemkab Sampang hanya terkesan menghabiskan anggaran saja. Penggunaan anggaran dengan nominal besar tersebut harus dibuktikan dalam peningkatan kualitas pelayanan,” pesannya. (ay/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti