SAMPANG, RadarMadura.id – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai dampak efisiensi energi belum diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.
Hingga kini, pemkab masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Kepala BKPSDM Sampang Arief Lukman Hidayat menyampaikan, kebijakan yang dikeluarkan gubernur Jawa Timur saat ini masih berlaku di tingkat pemerintah provinsi.
Kebijakan tersebut bertujuan menekan konsumsi BBM di tengah dinamika geopolitik.
"Untuk daerah (Sampang) sementara masih belum, karena belum ada dasar aturannya,” ujarnya Selasa (31/3).
Menurut dia, dasar aturan yang dimaksud adalah regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) yang mengatur secara teknis penerapan WFH.
"Daerah lain juga sama, masih menunggu dari Kemen PAN-RB,” tambahnya.
Dia menjelaskan, kebijakan WFH yang diterapkan Pemprov Jatim saat ini masih bersifat uji coba selama tiga bulan, mulai April hingga Juni.
Sementara itu, Pemkab Sampang belum menerapkannya.
"WFH ini bukan berarti libur. ASN tetap bekerja dengan target yang harus dicapai meski dari rumah,” tegasnya.
Sementara itu, Kabag Organisasi Setkab Sampang Agus Suryantono menyebut, kebijakan WFH masih dalam tahap pembahasan.
Pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar, termasuk terkait kesiapan penerapannya.
"Kami masih menunggu hasil setelah rapat dengan Biro Organisasi Pemprov,” pungkasnya. (ay/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti