SAMPANG, RadarMadura.id – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas.
Itu terjadi dampak dari pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).
Karena itu, Pemkab Sampang harus mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Tujuannya, untuk memenuhi kekurangan fiskal. Pinjaman yang diusulkan sebesar Rp 100 miliar.
Sayangnya, usulan peminjaman dana tersebut berpotensi gagal.
Sebab, gubernur Jawa Timur meminta penggunaan dana pinjaman tersebut harus diperinci dalam postur APBD.
Hal itu disampaikan dalam evaluasi rancangan APBD 2026.
Kabid Angggaran BPPKAD Sampang Moh. Syuaib menyampaikan, kegiatan pembangunan di daerah terancam tidak optimal dampak pengurangan TKD.
Sesuai ketentuan, daerah harus mengalokasikan minimal 40 persen dari total APBD untuk belanja infrastruktur. Sementara yang terpenuhi 30,6 persen.
”Kami berencana melakukan pinjaman untuk memenuhi kekurangan itu,” katanya Senin (26/1).
Pengajuan pinjaman pada PT SMI sudah dimasukkan dalam rancangan APBD 2026.
Saat proses evaluasi gubernur Jawa Timur, pengajuan pinjaman tidak disetujui.
”Evaluasi dari gubenur, pengajuan pinjaman tidak boleh dicantumkan di RAPBD, kecuali ada kepastian hasil pinjaman,” tuturnya.
Selain itu, gubernur meminta agar peruntukan dana pinjaman diperinci. ”Misalnya, spesifikasi lokasi dan volumenya, itu memang belum kami lakukan,” imbuhnya.
Syuaib menegaskan, peminjaman dana itu dilakukan untuk menstabilkan kondisi fiskal daerah. Pihaknya berencana akan mengajukan pinjaman lagi tahun depan.
”Karena pinjaman gagal, jadi belum bisa memenuhi kekurangannya (40 persen untuk belanja infrastruktur),” tuturnya.
Ketua Komisi III DPRD Sampang Baihaki tidak mempermasalahkan pengajuan pinjaman dana tersebut.
Yang terpenting, pengunaan anggaran jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pemerintah daerah memang membutuhkan support anggaran karena dana TKD berkurang drastis.
Politikus PKB itu juga mendorong agar pemerintah daerah lebih giat mencari peluang anggaran dari pemerintah pusat.
Tujuannya, untuk mendukung peningkatan infrastruktur di Kota Bahari.
”Kami yakin, pemerintah pusat tidak ada tutup mata terhadap kebutuhan daerah. Maka bupati harus jemput bola,” sarannya. (ay/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti