SAMPANG, RadarMadura.id – Bupati Sampang Slamet Junaidi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kedungdung, Senin (26/1).
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sampang itu disambut meriah saat tiba di Pendopo Kecamatan Kedungdung.
Kedatangan bupati disambut puluhan siswa-siswi SDN Moktesareh 1 dengan mengibarkan bendera Merah Putih.
Dalam sambutannya, bupati bakal memprioritaskan program yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Bahari.
Bupati Slamet Junaidi mengatakan, sistem pemerintah di Kecamatan Kedungdung mulai berbenah.
Infrastrukturnya juga sudah bagus. ”Mudah-mudahan ke depan semakin membaik,” ujarnya.
Pria yang karib disapa Aba Idi itu mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada semua pihak yang mengikuti kegiatan musrenbang kecamatan.
Banyak usulan dan permintaan yang diajukan melalui musrenbang. Semua program akan dilaksanakan secara perlahan. Termasuk program yang disampaikan saat kampanye, bakal ditepati.
”Termasuk pembangunan infrastruktur tetap akan kami realisasikan hingga akhir jabatan kami. Begitu juga program di bidang kesehatan maupun pendidikan juga kami pikirkan untuk kenyamanan masyarakat Sampang,” katanya.
Dia mengutarakan, pada saat menjabat bupati periode pertama, pengelolaan anggaran terdampak Covid-19.
Pada kepemimpian sekarang, ada kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 105 miliar.
”Jika TKD pada kabupaten dikurangi, otomatis berdampak pada pembangunan daerah,” tuturnya.
Aba Idi memastikan pihaknya akan menyiasati agar program prioritas tetap berjalan meski dana TKD dikurangi.
Tujuannya, agar semua program yang sudah direncanakan pada 2026 maupun 2027 mendatang berjalan dengan baik.
”Termasuk program yang akan tetap dijalankan yakni UHC. Saya ingin program UHC tetap berjalan, tidak boleh ada sedikitpun pengurangan. Karena program UHC manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Camat Kedungdung Sampang Syamsul Bahri mengatakan, pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan didasari oleh Undang-Undang (UU) 25/2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Kemudian, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri 10/2025.
”Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah bagi para stakeholder di Kecamatan Kedungdung untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas desa. Termasuk menyepakati kegiatan lintas desa sebagai penyusunan kegiatan prioritas Kabupaten Sampang 2027,” tukasnya. (bai/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti