SAMPANG, RadarMadura.id – Legislatif dan eksekutif langsung bergerak merespons kejadian di SDN Batuporo Timur 1, Kedungdung, Sampang.
Sekolah tetap menerima program makan bergizi gratis (MBG) meski tak ada kegiatan belajar mengajar (KBM).
Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfud mengatakan, pihaknya sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SDN Batuporo Timur 1, Jumat (23/1).
Pihaknya sengaja melakukan sidak pada hari itu karena ada informasi jika KBM hanya berjalan saat Jumat.
”Kami ingin memastikan apa benar pada hari Jumat ada KBM. Ternyata tidak ada KBM juga di hari itu,” ungkapnya.
Fakta lain yang diungkap komisi IV yakni berkaitan dengan aktivitas KBM.
Mahfud membeberkan jika KBM di sekolah tersebut tidak ada sejak 2022.
”Di SDN Batuporo Timur 1 itu sudah tidak ada KBM sejak 2022,” bebernya.
Menurutnya, permasalahan di SDN Batuporo Timur 1 dilatarbelakangi karena pemerintah tidak melakukan sinkronisasi data sekolah.
Seharusnya, pemerintah pusat melakukan sinkronisasi data terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kota Bahari.
Mahfud menyatakan, hasil sidak tersebut akan dibahas di gedung dewan. Pihaknya bakal memanggil pihak-pihak terkait.
Tujuannya, untuk mengklarifikasi hasil temuan di SDN Batuporo Timur 1.
Dia menginginkan ada evaluasi terhadap sekolah setelah kejadian ini.
”Nanti akan kami bahas semua. Salah satunya sekolah-sekolah yang muridnya sedikit, kami sarankan untuk di-regrouping atau ditutup. Termasuk SDN Batuporo Timur 1 akan kami sarankan ditutup,” usulnya.
Pemkab Sampang juga sedang mengkaji masalah yang terjadi di SDN Batuporo Timur 1, sekaligus menelusuri potensi pelanggarannya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sampang Yuliadi Setiyawan mengaku, sudah menggerakkan dinas pendidikan (dispendik) dan inspektorat untuk menangani masalah tersebut.
”Kami pun tidak mengira sampai terjadi seperti itu, karena sejauh ini memang tidak ada laporan pada kami,” sesalnya.
Pria yang akrab disapa Wawan itu mengaku, pihaknya tidak pernah menerima laporan dari Kepala SDN Batuporo Timur terkait kondisi di sekolah.
Jika memang ada laporan, pihaknya pasti akan bersikap tegas terhadap masalah tersebut.
”Kami baru mengetahuinya setelah ada informasi dari masyarakat yang beredar di beberapa platform media sosial dan media massa,” ujarnya.
Wawan memaparkan, pihaknya melakukan rapat dinas dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) beberapa waktu lalu.
Permasalahan di SDN Batuporo Timur 1 juga dibahas dalam rapat tersebut.
Dia menilai, masalah di sekolah tersebut terjadi karena sistem pengawasan tidak berjalan dengan baik.
Wawan menyatakan, jika memang masyarakat tidak ada yang berminat bersekolah di sana, pihaknya berencana akan menutup SDN Batuporo Timur 1.
”Guru maupun kepala sekolah tidak pernah melaporkan pada dispendik bahwa tidak ada muridnya, tapi tetap mencairkan BOS, itu sudah jelas salah. Itu harus diproses,” tegasnya.
Saat ini, eksekutif sedang mengecek dan mengkaji potensi pelanggaran di sekolah tersebut. Termasuk penyebab murid tidak ada.
Wawan meminta dispendik dan inspektorat menelusuri potensi pelanggaran yang terjadi di sekolah tersebut.
Pihaknya tidak ingin masalah yang sama terjadi di sekolah yang lain.
”Kami sudah meminta dispendik untuk mengecek dan memproses apa pun permasalahan yang dilakukan oleh guru ataupun kepala SDN Batuporo Timur 1. Siapa pun yang bersalah harus diproses agar ada efek jera. Ini harus diselesaikan sesuai aturan,” tukasnya. (bai/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti