SAMPANG, RadarMadura.id – Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Sampang mengelola anggaran dana alokasi khusus (DAK) nonfisik untuk program cek kesehatan gratis (CKG) pada bayi.
Namun, dana tersebut tidak terserap maksimal. Buktinya, hingga akhir 2025 baru terserap separo dari pagu.
Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan, CKG pada bayi dibiayai pemerintah pusat melalui DAK nonfisik. Kegiatan berupa skrining hipotiroid kongenital (SHK) pada bayi yang baru lahir.
Tujuanya untuk mendeteksi dini gangguan hormon tiroid dengan mengambil sampel pada bayi baru lahir, katanya kemarin (8/1).
Pria beradarah Sumenep itu tidak menampik jika anggaran yang dialokasikan tidak terserap semua.
Pada 2025, pagu yang dialokasikan mencapai Rp 1,4 miliar.
Target sasarannya sekitar 16 ribu bayi. Namun anggaran yang terserap hanya separo, yakni sekitar Rp 700 juta.
Ternyata saat pemeriksaan dan yang mengklaim tidak sebanyak itu, tuturnya.
Agus menjelaskan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan dana tersebut tidak terserap. Di antaranya, tidak semua bayi lahir di puskesmas.
Selain itu, banyak bati yang lahir di luar Kota Bahari sehingga klaim SHK tidak masuk pada cakupan realisasi.
Realisasi kami hanya 55 persen dari anggaran yang ada atau 9.849 bayi yang berhasil diambil sampelnya, jelasnya.
Kepala Puskesmas Mandangin Rina Dewiyanti menyampaikan, SHK bisa dilakukan pada bayi yang melahirkan di puskesmas.
Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang memilih melahirkan di luar puskesmas sehingga cakupan SHK di puskesmasnya tidak terserap semua.
Sampai akhir tahun 2025, masih banyak sisanya karena ada yang screening di luar (puskesmas).
Kami tidak bisa memaksakan harus lahir di Mandangin, pungkasnya. (ay/bil)
Editor : Amin Basiri