SAMPANG, RadarMadura.id - Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) Sampang dipertanyakan.
Pasalnya, disperta bungkam saat dikonfirmasi berkaitan dengan pengelolaan anggaran petugas keamanan selama dua tahun sebesar Rp 378 juta.
Kepala Disperta KP Sampang Suyono terkesan menghindar saat dikonfirmasi berkaitan dengan pengelolaan anggaran petugas keamanan tersebut.
Suyono tidak bisa ditemui. Dia beralasan sedang ada tamu. Dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, dia tetap tidak merespons.
Iftitahul Elmy selaku koordinator Bemsa mengatakan, pihaknya mengecam keras sikap tertutup kepala Disperta KP Sampang.
Utamanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran petugas keamanan sebesar Rp 378 juta selama dua tahun.
"Setiap tahun, Pemkab Sampang melalui APBD mengucurkan anggaran keamanan sebesar Rp 189.000.000. Ironisnya, dua kali disperta kemalingan mesin hand tractor pada 2024 dan 2025," ujarnya.
Menurutnya, sampai saat ini Disperta KP Sampang tidak transparan berkaitan dengan pengelolaan anggaran petugas keamanan tersebut.
Padahal, masyarakat juga berhak mengetahui dan ikut mengawasi penggunaan uang negara.
"Seharusnya disperta menyampaikan kepada publik perihal pengelolaan anggaran petugas keamanan tersebut," ujarnya.
Elmi menilai, Disperta KP Sampang sudah gagal mengawasi kinerja petugas keamanan.
Buktinya, kehilangan mesin hand tractor dua kali berturut-turut sejak 2024 dan 2025.
"Kejadian ini menyisakan pertanyaan serius bagi sebagian warga Sampang. Anggaran petugas keamanan tersebut sebenarnya digunakan untuk apa?" tanyanya.
Jika Disperta KP Sampang benar-benar menggunakan anggaran tersebut sesuai ketentuan dan mengawasi kinerja stafnya, lanjut dia, maka akan sulit dibobol maling. Namun, berbanding terbalik dengan realitas yang ada.
Dia berpendapat, insiden pencurian mesin hand tractor tersebut bukan sekadar kelalaian teknis.
Melainkan, bentuk kegagalan disperta dalam mengelola anggaran petugas keamanan.
"Insiden ini sangat merugikan masyarakat. Aparat penegak hukum (APH), baik Polres Sampang maupun Kejari Sampang mesti turun tangan. Tujuannya, untuk menelusuri pengelolaan anggaran petugas keamanan," bebernya. (bai/yan)
Editor : Amin Basiri