SAMPANG, RadarMadura.id - Jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paro waktu di lingkungan Pemkab Sampang sebanyak 3.230 orang.
Jika merujuk Permen PAN-RB 16/2025, mereka berhak mengikuti latihan dasar (latsar). Namun, pelaksanaan latsar bergantung ketersediaan anggaran.
Kabid Informasi dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Sampang Hendro Sugiharto mengatakan, latsar diadakan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai.
Pelaksanaanya bergantung pada kemampuan anggaran daerah. "Kalau ada anggaran tetap kami ikutkan," katanya.
Dijelaskan, petunjuk dan teknis (juknis) mengenai latsar PPPK paro waktu masih belum keluar.
Selama ini, pengembangan kompetensi pegawai hanya melalui pelatihan gratis yang berbasis online.
"Kalau ada yang gratis pasti kami share. Misalnya seperti pelatihan yang diadakan BKN dan BKPSDM provinsi," tambahnya.
Menurutnya, jika mengacu pada latsar CPNS tahun lalu, anggarannya ditanggung oleh emkab. Khusus latsar bagi PPPK paro waktu, sampai saat ini masih belum ada anggarannya. "Kami masih menunggu anggaran," jelasnya.
Ketua Komisi I DPRD Sampang, Muhammad Salim, menyatakan, pengembangan kompetensi bagi PPPK lebih tepat jika disebut orientasi.
"Kegiatan itu mirip latsar namun durasi pelaksanaanya lebih singkat dari Latsar CPNS," katanya.
Menurut Salim, latsar sangat perlu dilakukan sebagai bekal bagi ASN dalam menjalankn tugas.
"Namun, jika anggarannya tidak ada, saya meminta OPD terkait melakukan pembinaan mandiri," tandasnya. (ay/yan)
Editor : Amin Basiri