SAMPANG, RadarMadura.id – Mendung menyelimuti Kota Sampang pukul 05.30 Senin (24/11). Aktivitas warga di Pelabuhan Tanglok, Kelurahan Banyuanyar, tidak ramai seperti biasanya. Maklum, di pagi itu air sungai surut. Kapal-kapal tradisional yang melayani penyeberangan dari Kota Bahari ke Pulau Mandangin menepi.
Di salah satu sudut pelabuhan tradisional itu, seorang pegawai menggunakan pakaian dinas harian (PDH) memarkir kendaraan roda dua. Dia adalah Kepala SDN Mandangin 1 Mohammad Hosen.
Pria 46 tahun tersebut rutin datang ke Pelabuhan Tanglok setiap pagi. Tujuannya, menunggu moda transportasi laut yang akan mengantarkannya melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik di Pulau Kambing. Yaitu, kapal tradisional yang terbuat dari kayu.
Tetapi karena air laut surut, kapal yang menjemput Mohammad Hosen tidak masuk ke Pelabuhan Tanglok. Maka, penumpang harus ke pesisir Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong.
”Motor kami diparkir di Pelabuhan Tanglok. Untuk sampai peisir Desa Banjar Talela harus menaiki taksi. Pulang-pergi biayanya Rp 6 ribu,” ujarnya.
Jika kapal berangkat dari Desa Banjar Talela, guru maupun tenaga kesehatan yang menaiki kapal harus membawa pakaian ganti. Sebab, jika menggunakan pakaian dinas dipastikan basah. Karena untuk sampai ke kapal harus melalui genangan air laut setinggi dada.
”Kami juga harus jalan kaki dengan jarak sekitar satu kilometer dari darat agar sampai ke kapal,” ungkapnya.
Mohammad Hosen sudah terbiasa dengan kondisi itu. Warga Jalan Mangkubumi Ayu, Kelurahan Polagan, Sampang, itu sudah mengabdikan diri di Pulau Mandangin selama 22 tahun sebagai pendidik.
Dia mengawali karier sebagai guru kelas di SDN Pulau Mandangin 1 sejak 2004. ”Setelah 10 tahun bertugas, saya dipromosikan menjadi kepala sekolah (Kepsek). Yakni, di SDN Pulau Mandangin 8,” ujarnya. Jabatan orang nomor satu di SDN Mandangin 8 diemban selama empat tahun. Setelah itu, Hosen diberi tugas menjadi Kepsek di SDN Mandangin 1.
Suami dari Fatimatus Sakdiyah itu menyatakan, jadwal berangkat ke Pulau Mandangin untuk bertugas sebagai tenaga pendidik tidak menentu. Karena menyesuaikan dengan waktu pasang surut air laut yang masuk ke sungai di Pelabuhan Tanglok.
”Kalau air di Pelabuhan Tanglok surut, kami harus naik taksi dari Pelabuhan Tanglok menuju Desa Banjar Talela untuk menaiki kapal laut yang sudah kami kontrak,” ujarnya.
Namun yang pasti, guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di Pulau Mandangin menyewa dua kapal dengan sistem jangka panjang. Satu kapal untuk guru SD dan satu lainnya untuk transportasi SMP, SMK, dan nakes.
”Satu kapal laut dikontrak dengan harga Rp 9 juta. Masing-masing guru patungan dengan membayar per masing-masing sebesar Rp 300 ribu,” ujarnya.
Sewa kapal laut untuk transportasi menuju Pulau Mandangin tersebut tidak dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah. Karena itu, semua guru dan nakes yang bertugas di Pulau Mandangin harus merogoh kantongnya sendiri.
”Jika dikalkulasi dalam setahun, per masing-masing guru maupun nakes mengeluarkan biayanya transportasi sebesar Rp 3.600.000,” ungkapnya.
Selama 22 tahun mengabdi di Pulau Mandangin, banyak suka duka yang dirasakan Hosen. Salah satunya, kapal yang ditumpangi kandas saat hendak pulang mengajar. Sehingga, harus berjalan sejauh empat kilometer.
”Sedangkan kesan yang bagus adalah bisa ngumpul dengan banyak teman dan bercanda di atas kapal saat pergi maupun pulang dari Pulau Mandangin,” ungkapnya.
Dia berharap, guru yang bertugas di Pulau Mandangin mendapatkan tunjangan khusus. Tetapi, harapannya itu tidak akan terwujud karena Kota Bahari kini sudah menjadi daerah berkembang. Sehingga, guru sudah tidak mendapatkan lagi tunjangan khusus.
”Niat kami hanya ingin mencerdaskan generasi bangsa yang berada di Pulau Mandangin. Mudah-mudahan pemerintah ke depan bisa memberikan tunjangan khusus transportasi untuk guru yang bertugas di Pulau Mandangin,” tandasnya. (*/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti