SAMPANG, RadarMadura.id – Tahun ini terdapat 18 desa yang mendapatkan bantuan keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Tapi, mayoritas desa belum mencairkan anggaran yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim 2025 tersebut.
Plt Kepala DPMD Sampang Sudarmanta mengatakan, anggaran BK dari Pemprov Jatim belum dicairkan semua. Hanya ada empat desa yang sudah mencairkan dana tersebut. Di antaranya Desa Taddan, Kecamatan Camplong; Desa Apaan dan Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan; dan Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal.
”Selain empat desa itu, belum mencairkan anggaran BK. Pemprov menargetkan pencairannya tuntas Oktober,” katanya.
Dia mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan mayoritas desa belum mencairkan dana BK. Di antaranya, desa mengubah perencanaan proyek yang akan dibangun. Ada juga karena rencana anggaran dan biaya (RAB) tidak sesuai. ”Itu yang menjadi kendala pencairan BK tahun ini,” ungkapnya.
Sudarmanta menuturkan, semua pekerjaan program BK merupakan kewenangan dari Pemprov Jatim. Pihaknya tidak ikut campur dalam realisasi program tersebut. ”Kami hanya memfasilitasi secara tertulis saja,” tuturnya.
Dia berharap, semua pekerjaan proyek BK dilakukan sesuai dengan aturan. ”Kami berterima kasih selama ini semua pekerjaan pembangunan termasuk BK sudah dikontrol oleh wartawan. Tujuannya, agar program berjalan dengan maksimal,” ucapnya.
Ketua LSM Fakta Jatim Mohammad Hakim menyebut, program BK merupakan inisiatif pemprov untuk meningkatkan infrastruktur desa agar semakin baik. Dia mengingatkan pelaksana agar memanfaatkan program tersebut dengan baik. Jangan sampai realisasi program tersebut menyimpang dari tujuan.
”Pelaksana, khususnya desa harus mengerjakan sesuai juknis. Pembangunan juga harus transparan,” pesannya. (bai/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti