SAMPANG, RadarMadura.id – Pengkajian dan analisis peraturan daerah (perda) yang diprogramkan DPRD Sampang belum dilaksanakan.
Objek perda yang akan menjadi sasaran kajian juga belum spesifik. Program ini akan dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sampang Muhammad Faruk menyampaikan, perda-perda yang akan dikaji akan dipilih dari perda yang dibuat selama 10 tahun terakhir. Yakni, dalam rentan waktu yang dibuat mulai 2014 sampai 2024 lalu.
Meski begitu, dari sekian banyak perda belum ada yang sudah dipastikan dipilih sebagai objek kajian.
Diterangkan, pengkajian dan analisa perda itu untuk mengevaluasi perda-perda yang sebelumnya sudah disahkan.
Demi memastikan peraturan itu ditindaklanjuti dan relevan untuk dilaksanakan.
”Perda yang diinventarisir adalah perda yang dibuat dalam 10 tahun terakhir. Pengkajian belum dimulai karena perda yang akan dikaji juga belum ditentukan,” jelasnya.
Menurutnya, pengakajian ini sebagai valuasi untuk mengetahui relevansi dari aturan dengan kondisi saat ini.
Serta untuk mengecek terkait konsiderannya yang masih sesuai atau tidak. Kemudian, memastikan perda yang ada sesuai dengan peraturan di atasnya karena beberapa dinamika yang terjadai perubahan undang-undang.
Dikatakan, hasil kajian ini akan berimplikasi pada pencabutan perda atau revisi perda. Perda akan dicabut apabila hasil kajian dan evaluasinya harus mengubah perda lebih dari 50 persen.
” Tetapi apabila perubahanya di bawah 50 persen, maka perda cukup sekedar direvisi,” jelasnya. (jun/han)
Editor : Amin Basiri