SRESEH, RadarMadura.id – Kejanggalan pengelolaan BUMDes Rampak Naong, Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, makin terkuak.
Di antaranya, pengelola BUMDes tak pernah membuat laporan terkait hasil usaha yang dikelola. Hal itu berdasar temuan Inspektorat Sampang setelah melakukan audit.
Kepala Inspektorat Sampang Ariwibowo Sulistyo menyampaikan, tahun lalu pihaknya melakukan audit terhadap program Desa Marparan tahun anggaran 2023.
Saat itu, audit yang dilakukan tidak terfokus pada BUMDes saja, melainkan pada keseluruhan program desa, dana desa (DD), dan BUMDes.
”Hasil audit menunjukkan bahwa BUMDes Rampak Naong tidak ada penyertaan modal dari desa,” ujarnya.
Inspektorat juga belum bisa memastikan terkait bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) ataupun hibah.
Sebab, pengelola BUMDes tidak membuat laporan. Karena itu, tidak diketahui berapa pendapatan asli desa (PADes) maupun aset yang dikelola BUMDes. Hal itu juga masuk catatan audit inspektorat.
”Saat kami melakukan audit, pihak desa ataupun pengurus BUMDes tidak membuat laporan keuangan itu,” ungkapnya.
Ari memaparkan, salah satu tanda BUMDes tak sehat yakni pengelola tidak membuat laporan keuangan.
Seharusnya jika BUMDes berjalan dengan baik, ada laporan PADes yang disetor dan sumber penyertaan modal. Jika tidak ada laporan keuangannya tidak bisa dipantau asetnya berapa dan pemasukan keuangannya.
Menurut dia, audit yang dilakukan tidak terfokus pada BUMDes. Namun, pihaknya berencana melakukan audit khusus untuk menelusuri apakah ada potensi merugikan keuangan desa. Apalagi, informasi terkait kejanggalan pengelolaan BUMDes sudah mencuat ke publik.
”Informasi yang beredar, pemasukan dari aset BUMDes ada, tapi tidak masuk pada kas desa, melainkan diduga masuk kantong eks Kades Romli,” paparnya.
Pihaknya bakal berkoordinasi dengan tim auditor untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Jika mengacu pada temuan sebelumnya, tim auditor inspektorat merekomendasikan pihak desa untuk membuat laporan keuangan BUMDes Rampak Naong.
”Intinya, jika ada potensi kerugaian desa, kami jadwalkan untuk melakukan audit khusus,” tegas Ari.
Bendahara Desa Marparan Umar belum bisa dimintai keterangan terkait audit yang dilakukan Inspektorat Sampang. Saat dihubungi, yang bersangkutan tidak merespons. (bai/bil)
Editor : Achmad Andrian F