SRESEH, RadarMadura.id – Pengelolaan BUMDes Rampak Naong Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, menyita perhatian publik.
Usaha yang dikelola BUMDes tidak tidak menyumbang terhadap pendapatan asli desa (PADes). Hal ini membuat DPMD Sampang geram.
Plt Kepala DPMD Sampang Sudarmanto mengaku belum mengetahui pasti sejauh mana perkembangan BUMDes Rampak Naong Desa Marparan tersebut. Menurut dia, yang paling mengetahui kondisi BUMDes adalah pihak kecamatan.
”Untuk perkembangan BUMDes, yang mengetahui persis secara detail yakni pihak kecamatan. Kami masih menunggu laporan dari camat,” ujarnya.
Pemerintah kecamatan mendapat amanah dari bupati untuk melakukan pengawasan terhadap desa.
Termasuk pengawasan terhadap usaha yang dikelola BUMDes. Pihak kecamatan punya kewenangan untuk memantau usaha BUMDes.
”Selama ini, di beberapa desa sudah terbentuk BUMDes. Tujuannya, meyumbang pendapatan asli desa (PADes). Jika tidak ada PADes, itu kan lucu,” tuturnya.
Sudarmanto mendorong agar masalah tersebut dilaporkan ke inspektorat. ”Silakan laporkan saja pada inspektorat. Pasti akan ditindaklanjuti,” paparnya.
Selain itu, dia meminta Pj Kades melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus BUMDes. Termasuk kinerja perangkat desa juga dievaluasi jika kinerjanya tidak maksimal.
”Intinya, jika memang ada hal-hal yang kurang pas di desa, silakan lapor pada inspektorat,” pintanya.
Camat Sreseh Arif Purna Hermawan terkesan menghindar saat dimintai konfirmasi terkait pengawasan terahdap pengelolaan BUMDes Rampak Naong.
JPRM sudah menghubugi sejak Rabu (7/5) hingga kemarin. Namun, yang bersangkutan tidak merespons.
Kepala Inspektorat Sampang Ariwibowo Sulistiyo menegaskan, pihaknya sudah melakukan audit di Desa Marparan.
Namun, audit tersebut dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada pengelolaan BUMDes Rampak Naong.
”Kami sudah melakukan audit terhadap Desa Marparan terkait realisasi DD 2023 dan beberapa program lainnya. Memang ada temuan, termasuk dari BUMDes tersebut,” tukasnya. (bai/bil)
Editor : Achmad Andrian F