SAMPANG, RadarMadura.id – Pemerintah kabupaten (pemkab) melalui Inspektorat Sampang terus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor).
Salah satu cara yang dilakukan dengan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) perempuan antikorupsi dan bimtek dunia usaha antikorupsi.
Bupati Sampang Slamet Junaidi mengatakan, kegiatan yang diinisiasi inspektorat tersebut dihadiri perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
”Ini acara yang luar biasa. Baru kali ini ada acara seperti ini di Sampang. Pada periode pertama, meski sudah berkirim surat ke KPK, belum terlaksana. Alhamdulillah, bisa terealisasi pada periode kedua,” ujarnya.
Menurutnya, bimtek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kaum perempuan untuk proaktif dalam gerakan antikorupsi.
Perempuan merupakan ujung tombak dari upaya pencegahan korupsi.
”Keinginan kami ke depan, Sampang bersih dari korupsi. Kami berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang antikorupsi,” tuturnya.
David Sepriwasa selaku Plh Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK RI mengatakan, ada beberapa materi yang disampaikan institusinya dalam acara tersebut.
Pertama terkait peran perempuan dalam pemberantasan korupsi.
”Peran perempuan ada tiga. Yakni sebagai istri, ibu, dan peran serta masyarakat. Perempuan merupakan ujung tombak pada keluarga yang bisa mengambil keputusan terhadap anak dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, di era keterbukaan informasi, masyarakat (khususnya kaum perempuan), baik yang menjadi pejabat atau istri pejabat, dapat berperan aktif dalam menjaga keluarga dan nama baik daerah.
Sehingga, Sampang ke depan benar-benar bebas dari korupsi. ”Peran istri sangat penting sekali dalam gerakan antikorupsi,” ujarnya.
Dijelaskan, bimtek tersebut juga diikuti para pelaku dunia usaha. Seperti UMKM, BUMN, BUMD, kontraktor, dan lain sebagainya.
”KPK juga memberikan materi terkait peran pelaku usaha dalam memberantas korupsi. Kami juga berharap para pelaku usaha berperan aktif dalam mewujudkan Kabupaten Sampang antikorupsi,” ujarnya.
Inspektur Inspektorat Sampang Ariwibowo Sulistyo mengatakan, pendidikan antikorupsi sangat penting, terutama bagi birokrasi.
”Melalui kegiatan ini, ibu-ibu (perempuan) sebagai pilar keluarga bisa melakukan upaya antikorupsi di internal keluarganya sejak dini,” ujarnya.
Khusus bagi pelaku usaha, Ariwibowo Sulistyo berharap mendukung pemerintah dalam membangun ekosistem dunia usaha di Sampang yang sehat.
Misalnya, kontraktor tidak lagi melakukan pelanggaran saat menggarap proyek.
”Jangan sampai ada temuan atau audit dari APH. Makanya, kami menghadirkan KPK untuk membekali peserta bimtek tentang materi nilai-nilai antikorupsi,” tandasnya. (bai/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti