SAMPANG, RadarMadura.id – Rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paro waktu hingga kini belum direalisasikan.
Sampai sekarang, pemerintah daerah belum melakukan persiapan. Alasannya, belum menerima petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Kabid Informasi dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Sampang Hendro Sugiharto mengatakan, pemerintah memang berencana melakukan pengangkatan PPPK paro waktu.
Skema tersebut merupakan salah satu upaya untuk menuntaskan tenaga honorer.
Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) belum menerbitkan juknis.
Dengan demikian, pemerintah daerah tidak bisa mendahului pemerintah pusat. Sebab, pengadaan pegawai baru merupakan kewenangan pusat.
”Sampai sekarang belum ada juknis dari pusat,” katanya.
Pria yang akrab disapa Hendro itu menambahkan, juknis tersebut belum turun karena rekrutmen PPPK formasi 2024 belum selesai.
Dia menduga pemerintah pusat masih fokus menuntaskan rekrutmen PPPK tahap dua yang diselenggarakan secara serentak se-Indonesia.
”Yang menunggu juknis PPPK paro waktu bukan hanya Kabupaten Sampang. Tapi, semua pemkab/pemkot yang akan menuntaskan tenaga honorer. Kalau sudah ada juknisnya, pasti kami segera melakukan rekrutmen PPPK paro waktu,” tandasnya. (jun/yan)
Editor : Fatmasari Margaretta