KOTA, RadarMadura.id – Pemerintah melarang juru parkir (jukir) yang terlibat dalam program parkir berlangganan tidak menarik retribusi. Sebab, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 720 juta untuk honor mereka.
Kasi Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang Khotibul Umam menyampaikan, program parkir berlangganan telah disosialisasikan.
Salah satu poin pentingnya adalah, pemerintah melarang para jukir menarik retribusi kepada pengendara. Kecuali, kendaraan tersebut bernomor polisi luar Sampang.
”Perubahan pengelolaan parkir ini juga mengubah sistem pembayaran kepada para jukir. Jika sebelumnya membagi hasil penarikan retribusi dengan jukir, nantinya para jukir akan diberi honor bulanan,” ulasnya.
Diterangkan, pemerintah memiliki 80 jukir yang disebar di sejumlah titik layanan. Setiap bulan, jukir diberi honor Rp 750 ribu. ”Dengan begitu, total anggaran honor jukir mencapai Rp 720 juta setahun,” paparnya.
Ditambahkan, pemerintah telah me-warning para jukir untuk mematuhi ketentuan yang ada. ”Selain memantau langsung, kami akan menampung aspirasi warga perihal kinerja jukir,” ungkapnya.
Ditambahkan, pemerintah telah menetapkan tarif parkir berlangganan selama setahun. Kendaraan roda dua dan roda tiga Rp 30 ribu, kendaraan roda empat Rp 40 ribu, dan kendaraan roda enam atau lebih Rp 50 ribu.
”Pemerintah nanti juga akan melakukan razia. Tujuannya, untuk memastikan penataan parkir sesuai dengan ketentuan,” tandasnya. (jun/yan)
Editor : Achmad Andrian F