SAMPANG, RadarMadura.id – Tahun ini anggaran dana desa (DD) untuk 180 desa di Sampang mencapai Rp 214.069.079.000.
Porsi anggaran setiap desa tidak sama. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terdapat puluhan desa yang menerima DD jumbo atau di atas Rp 1,5 miliar.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Sudarmanta mengatakan, setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran DD untuk desa.
Tujuannya, di antaranya untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
”Termasuk juga untuk program peningkatan infrastruktur jalan dan sebagainya,” katanya.
Menurutnya, puluhan desa yang mendapatkan anggaran DD jumbo disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.
Pemanfaatan DD juga sudah diatur sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Sudarmanta menjelaskan, ada perintah terbaru terkait penggunaan DD tahun ini.
Pemerintah pusat meminta agar pemerintah desa membuat program peningkatan ketahanan pangan.
”Misalnya, tanah kas desa dikelola melalui DD untuk penanaman jagung dan singkong dalam meningkatkan ketahanan pangan,” terangnya.
Selain itu, lanjut Sudarmanta, DD juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong swasembada pangan.
Di antaranya, melalui program infrastruktur desa yang berpotensi meningkatkan ketahanan pangan.
”Jika ingin membangun jalan, hendaknya yang mengarah ke akses pertanian. Jika membuat irigasi, lokasinya di kawasan pertanian agar sektor pertanian lebih meningkat dan maju,” paparnya.
Sudarmanto menyatakan, pengawasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan anggaran DD ditangani pemerintah di tingkat kecamatan.
Camat berwenang mengawasi, membina desa. ”DPMD sebagai pelapis di atasnya camat. Dan, sebagai pengawas juga ada inspektorat,” ucapnya.
Dia berharap, realisasi DD lebih baik dari tahun sebelumnya.
Sebab, selama ini program di desa lebih fokus pada peningkatan infrastruktur jalan. Tahun ini ketahanan pangan harus lebih mendominasi.
”Kalaupun ada program peningkatan infrastruktur, hendaknya dialokasikan di daerah yang mendukung ketahanan pangan,” harapnya.
Anggota DPRD Sampang Toipul Minan mengatakan, besar kecilnya anggaran DD ditentukan dari luas wilayah desa dan jumlah penduduk.
Anggaran DD itu untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Pihaknya mendorong agar DD dikelola sesuai juknis dari pemerintah pusat.
”Kalau merujuk pada instruksi pemerintah pusat, beberapa persen DD memang diminta dialokasikan pada peningkatan ketahanan pangan,” tukasnya. (bai/bil)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti