SAMPANG, RadarMadura.id – Banjir rob kerap menggenangi SMKN 3 Sampang. Peristiwa itu menuai perhatian dari kalangan legislatif.
Wakil rakyat berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) agar menyikapi banjir yang terjadi di SMKN 3 Sampang.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfud mengaku sudah mengetahui banjir rob yang kerap terjadi di SMKN 3 Sampang.
Hal tersebut dapat berimbas pada penyelenggaraan pendidikan di lembaga itu.
”Jika dilihat dari video yang kami terima, banjirnya sangat parah,” ujarnya.
Secara kewenangan, SMKN 3 Sampang yang berlokasi di Pulau Mandangin berada di bawah naungan Pemprov Jatim.
Sehingga, pemkab tidak berdaya atas peristiwa yang sering terjadi di SMKN 3 Sampang.
”Karena sudah bukan tupoksi pemkab dalam pengelolaan pendidikan (SMA dan SMK),” katanya.
Meski begitu, pihaknya berjanji menyikapi banjir tahunan yang terjadi di SMKN 3 Bangkalan.
Agar mendapat perhatian serius dari Pemprov Jatim. ”Nanti Pemkab Sampang tinggal kami dorong supaya sharing anggaran dengan Pemprov Jatim,” paparnya.
Kepala SMKN 3 Sampang Ahmad Kusfandi menyatakan, lembaganya sudah menjadi langganan banjir rob.
Namun, tahun ini kejadiannya tidak begitu parah karena tidak disertai angin kencang.
”Kalau tahun lalu, banjir rob disertai angin dan hujan sehingga merusak beberapa fasilitas sekolah,” tuturnya.
Banjir rob juga merusak peralatan praktik teknik kendaraan ringan dan otomotif sehingga tidak bisa digunakan lagi.
Pihaknya sudah berupaya melaporkan banjir tahunan yang biasa menggenangi sekolahnya pada Cabang Dinas Pendidikan (Cabidindik) Provinsi Jatim Wilayah Sampang.
Harapannya, mendapat penanganan prioritas dari Pemprov Jatim.
”Kami juga sudah melakukan forum group discussion (FGD) yang mengundang beberapa pihak Desa Mandangin. Tujuannya, mengantisipasi terjadinya banjir rob setiap tahun. Cabdindik masih mencari solusi,” tandasnya.
Sekadar informasi, banjir terjadi di SMKN 3 Sampang pada Sabtu (14/12)-Minggu (15/12).
Akibatnya, banyak sampah yang masuk ke halaman sekolah bahkan ke ruang kelas. Sehingga, mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM). (bai/jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti