KOTA, RadarMadura.id – Tagihan listrik lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Sampang menguras anggaran miliaran.
Diprediksi setiap bulan anggaran yang dihabiskan mencapai lebih Rp 300 juta. Tahun ini total anggaran yang disiapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang mencapai Rp 5,7 miliar.
Kabid Hubungan Darat Dishub Sampang Hery Budiyanto menyampaikan, beban tagihan listrik bulanan lampu PJU cukup besar.
Dalam sebulan bisa menghabiskan anggaran Rp 300 juta hingga Rp 500 juta. Tagihan listrik tersebut bergantung pada tingkat pemakaian.
Pihaknya menyadari besarnya tagihan listrik berpotensi pembayarannya nunggak. Dia mencontohkan realisasi Desember tahun lalu.
Pada 2023, tagihan listrik PJU nunggak sebesar Rp 200 juta. ”Kami langsung melunasi saat pembayaran bulan Januari 2024,” ujarnya.
Hery mengungkapkan, tahun ini total anggaran yang disiapkan untuk tagihan listrik PJU sebesar Rp 5,7 miliar.
Pihaknya mendapat tambahan saat perubahan anggaran keuangan (PAK) sebesar Rp 1,9 miliar. Artinya, pada APBD murni anggaran hanya Rp 3,8 miliar.
PJU yang menjadi tanggung jawab Dishub Sampang sebanyak 806 titik. Heri yakin pembayaran biaya listrik PJU tidak akan menunggak.
Sebab, pihaknya mengurangi biaya tagihan dengan cara mengawasi secara intens penyambungan ilegal. Selain itu, mengurangi masa nyala dari semula 12 jam menjadi 11 jam.
”Tahun lalu setiap bulan tagihan bisa lebih Rp 500 juta. Tahun ini sudah berhasil ditekan hingga di bawah Rp 50 juta,” paparnya.
Anggota DPRD Sampang Nasafi meminta dishub lebih cermat dalam memantau penggunaan listrik di jaringan PJU.
Pemakaiannya harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak berakibat pada bengkaknya biaya tagihan listrik.
”Kami juga tahu bahwa tahun lalu memang sempat menunggak pembayaran. Ini tidak boleh terjadi tahun ini,” pintanya. (jun/bil)
Editor : Achmad Andrian F