SAMPANG, RadarMadura.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelontorkan anggaran bantuan keuangan khusus (BKK) ratusan juta untuk badan usaha milik desa (BUMDes).Tahun ini, empat BUMDes di Kabupaten Sampang akan menerima BKK dari Pemprov Jatim.
Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Jufri mengatakan, setiap tahun pemprov memang mengalokasikan BKK pada BUMDes.Tujuannya, untuk mendorong BUMDes tersebut semakin maju.
”Tapi, jumlah BUMDes yang menerima bantuan setiap tahun tidak sama. Sebab. disesuaikan dengan jumlah anggaran yang dimiliki pemprov,” katanya.
Menurutnya, jumlah BUMDes yang mendapatkan BKK tahun ini menyusut dibanding tahun 2023. ”Sebab, jumlah BUMDes yang mendapatkan BKK pada tahun lalu sebanyak lima BUMDes,” tuturnya.
Jufri memaparkan, untuk mendapatkan bantuan dari pemprov, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya berbadan hukum, unit usahanya mesti bergerak pada empat sektor.
”Yakni pariwisata, perdagangan, pertanian, dan pengelolaan sampah,” paparnya.
Dijelaskan, masing-masing BUMDes penerima bantuan nantinya mendapatkan BKK sebesar Rp 100 juta. Perinciannya Rp 4 juta untuk angaran operasional dan Rp 96 jutanya dialokasikan untuk pengembangan BUMDes.
”Ketentuan itu sudah diatur dalam petunjuk teknis (juknis) BKK,” terangnya.
Dia berharap, BUMDes yang mendapatkan BKK dapat mengalokasikan anggaran sesuai juknis. Sehingga, jika nanti semakin berkembang, BUMDes tersebut nantinya dapat menyumbangkan pendapatan asli desa (PADes).
”Dengan demikian, desanya nanti bisa menjadi desa yang mandiri,” pungkasnya.
Anggota Komisi I DPRD Sampang Dedi Dores menerangkan, anggaran yang diterima BUMDes harus dimanfaatkan dengan baik.
”Semoga dapat mewujudkan kemandirian desa. Dinas terkait juga mesti intens memberikan arahan kepada BUMDes. Sehingga, BUMDes bisa menjadi jantung kemajuan desa,” harapnya. (bai/yan)
Editor : Hendriyanto