SAMPANG, RadarMadura.id – Pemerintah pusat kembali menggelontorkan anggaran program pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (PPSPALD) untuk Pemkab Sampang di tahun anggaran 2024. Nilainya Rp 10 miliar.
Dana alokasi khusus (DAK) yang direalisasikan pemerintah pusat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang itu mengalami kenaikan 25 persen. Sebab, tahun ini alokasinya hanya Rp 7,5 miliar.
Kabid Air Minum Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Permukiman DPUPR Sampang Siti Muathifah menjelaskan, PPSPALD diwujudkan dengan pembangunan mandi, cuci, dan kakus (MCK) individu. Pemkab Sampang sudah tiga tahun berturut-turut mendapat program yang berasal dari Kementerian PUPR itu.
Baca Juga: Jangan Kucilkan ODHA, Dinkes Sumenep Minta Penderita Rutin Berobat dan Tidak Kecil Hati
”Tahun depan kita dapat DAK lagi untuk program MCK individu. Kuotanya juga sudah ditentukan,” katanya.
Perempuan yang biasa disapa Atiek itu mengungkapkan, anggaran untuk pembangunan MCK 2024 naik sekitar Rp 2,5 miliar dibandingkan tahun ini yang hanya Rp 7,5 miliar. Dengan demikian, alokasi menjadi Rp 10 miliar.
Peningkatan anggaran program pembangunan MCK terjadi setiap tahun. Dampaknya, daera sasarannya semakin banyaknya. Tahun depan program itu akan direalisasikan di 19 desa (selengkapnya lihat grafis).
”Kalau sasarannya bertambah, otomatis porsi anggarannya juga bertambah. Begitu juga tahun depan,” tuturnya.
Anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan satu unit MC tahun ini Rp 10 juta. Sementara di 2024, anggarannya dinaikkan menjadi Rp 11 juta per unit. Sedangkan penentuan penerima PPSDALP ditentukan langsung oleh pemerintah pusat.
”Yang menentukan kuota bukan kita, melainkan pusat. Kami merealisasikan sesuai dengan kuota yang ditentukan pemerintah pusat,” paparnya.
Pembangunan MCK dipasrahkan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM). KSM memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola anggaran dan menentukan masyarakat yang berhak mendapat bantuan MCK tersebut.
”Kami tidak ikut menentukan penerima program karena prosesnya melalui rembuk desa. Jadi, warga yang mendapat program ini ditentukan melalui rembuk desa,” klaimnya.
Ketua DPRD Sampang Fadol menyatakan, pembangunan MCK penting untuk merangsang masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Tujuannya, mengantisipasi timbulnya berbagai macam penyakit.
Sebab jika air limbah domestik tidak dikelola dengan benar, khawatir mencemari lingkungan. ”Masyarakat memang butuh MCK yang layak. Makanya, ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik,” imbuhnya.
Baca Juga: Johor Darul Ta’zim Tegaskan Kedigdayaannya di Liga Super Malaysia
Penambahan anggaran pembangunan MCK harus diawasi lebih ketat oleh dinas terkait. Utamanya dalam menentukan sasaran warga penerima bantuan agar realisasinya tepat sasaran. Jika dipasrahkan ke KSM, rentan tidak tepat sasaran. ”Dinas juga harus mengontrol, jangan lepas tangan,” pintanya. (bil/jup)
Editor : Fatmasari Margaretta