SAMPANG, RadarMadura.id – Dukungan yang diberikan pemerintah untuk produksi garam rakyat belum maksimal. Indikasinya, petani garam yang ada di Kota Bahari disarankan untuk mandiri saat memproduksi garam. Pemerintah juga tidak mengalokasikan anggaran untuk peralatan pendukung produksi garam.
Kabid Perikanan Budi Daya Dinas Perikanan Sampang Mohammad Mahfud mengatakan, institusinya memang tidak memiliki program bantuan sarana untuk peningkatan produksi. Selama ini, pemerintah fokus untuk memberikan pembinaan. Tujuannya, agar kualitas garam yang diproduksi petani semakin bagus.
”Kenapa pemerintah belum memberikan bantuan? Karena anggaran pemerintah sangat terbatas. Karena itu, kami memang tidak mengalokasikan anggaran untuk sarana atau alat penunjang kegiatan produksi garam,” ucapnya.
Menurut dia, pemerintah juga tidak memfasilitasi pengelolaan maupun produksi garam petani. Karena itu, petani bisa menjual langsung garamnya pada perusahaan pengolah yang ada di Kabupaten Sampang. ”Pemerintah hanya mendata jumlah garam yang diproduksi petani,” ulasnya.
Sekadar diketahui, pemerintah mencatat luas lahan garam rakyat di Kabupaten Sampang sekitar 3.000 hektare. Tahun ini, pemerintah menargetkan produksi garam rakyat sebesar 300 ribu ton. Sedangkan target tahun lalu hanya 290 ribu ton. (jun/yan)
Editor : Dafir.