SAMPANG – Pimpinan dan anggota DPRD Sampang menerima belasan aktivis berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemarin (19/5). Aspirasi mereka akan diterima dan ditampung serta ditindaklanjuti secara baik. Termasuk berkaitan dengan data penerima program bantuan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
Ketua DPRD Sampang Fadol mengatakan, materi yang disampaikan aktivis lebih banyak mengarah pada data penerima bantuan yang dinilai amburadul. Pihaknya sudah menyampaikan pemegang data akan dipanggil. ”Kedatangan aktivis merupakan bentuk kepedulian agar seluruh program bantuan pemerintah tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak,” katanya.
Dinas sosial (dinsos), dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) serta dispendukcapil akan dipanggil. Pihaknya sudah menjelaskan program jaring pengaman sosial (JPS) Rp 87 miliar secara gamblang. ”JPS itu tidak lantas hanya fokus pada ODR. Tapi, lebih pada warga terdampak pandemi yang tidak terdata di program bantuan lainnya,” ungkapnya.
Menurut dia, dana JPS tersebut tidak akan dihabiskan untuk kegiatan selama pandemi ini. Sebab, itu merupakan bagian dari pemenuhan implementasi dari keputusan bersama pemerintah. ”Seluruh aktivis harus aktif mengawasi seluruh program pemerintah dan mengawal akurasi data,” pintanya.
Ketua Jaka Jatim Korda Sampang Sidik mengatakan, pihaknya berharap peran aktif DPRD dalam realisasi seluruh program pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, peruntukan pengalihan anggaran yang cukup besar harus tepat.
”Intinya, program itu benar-benar menyasar warga miskin yang terkena dampak dari pandemi korona ini. Tidak asal comot datanya,” katanya.
Editor : Abdul Basri