SAMPANG – Realisasi bantuan pangan nontunai (BPNT) di empat belas kecamatan disoal. Madura Development Watch (MDW) menyebutkan penerima manfaat program tersebut tidak menerima secara utuh.
Ketua MDW Sampang Tamsul mengatakan, data jumlah penerima BPNT di Kabupaten Sampang sampai saat ini masih amburadul. Menurut dia, data penerima bantuan yang digunakan tidak update.
Saat dilakukan investigasi di lapangan, masih banyak ditemukan data ganda. Misalnya, satu nama tercantum sebagai penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yang otomatis sebagai penerima BPNT.
”Makanya, saya tekankan validasi dan akurasi data serta updating data sangat diperlukan. Semua itu sudah dianggarkan, tapi hasilnya mana? Kok tetap amburadul,” ungkapnya.
Tak hanya itu, tak sedikit sejumlah penerima bantuan melapor karena tidak mengetahui secara pasti nominal bantuan yang akan diterima. Itu merupakan salah satu bukti bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah lemah.
”Jadi, penerima BPNT ini tahunya hanya menerima beras tiap bulan yang diakomodasi oleh perangkat desa. Padahal uang program BPNT ini sekarang bisa digunakan untuk menebus selain beras melalui e-Warung yang disediakan oleh desa,” paparnya.
Pihaknya berencana melakukan audiensi ke dinas terkait mengenai realisasi BPNT. Saat ini pihaknya bersama tim sedang melakukan investigasi ke lapangan.
”Investigasi kami masih berlangsung, tim sedang turun ke lapangan untuk menemukan fakta atas realisasi BPNT di Kabupaten Sampang. Yang kami sampaikan masih sebagian dari beberapa temuan di lapangan,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sampang Moh. Amiruddin saat dihubungi beberapa kali melalui telepon selulernya tidak ada respons. Saat didatangi ke kantornya pada pukul 14.00 yang bersangkutan sudah tidak ada.
Editor : Abdul Basri