Oleh SYAFIUDDIN SYARIF*
CURAH hujan tinggi selama dua hari di Pulau Madura menyebabkan empat kabupaten terendam banjir. Banjir awal bulan puasa ini menyebabkan jalur transportasi utama yang menghubungkan Madura menuju Surabaya lumpuh total.
Banjir yang melumpuhkan jalur transportasi di Pulau Madura dipastikan terjadi hampir tiap tahun. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti menaikkan kontur jalan di titik rawan banjir. Namun, hal tersebut tidak berhasil signifikan. Sebab, luapan banjir melebihi kontur jalan sekalipun telah ditinggikan. Membangun tangkis laut dan plengsengan sungai tidak efektif saat curah hujan tinggi bersamaan dengan naiknya permukaan air laut. Akibatnya, sungai tidak mampu menampung kelebihan air, sehingga harus tumpah menerjang rumah penduduk dan jalan raya.
Pembangunan Jembatan Suramadu diharapkan akan menjadi pull factor terhadap masifnya pembangunan di Madura. Akan tetapi, jauh panggang daripada api. Alih-alih mendorong masifnya pembangunan di Madura, sebaliknya Jembatan Suramadu menjadi monumen penguat kesenjangan antara Madura dengan Jawa (Surabaya dan sekitarnya). Jembatan Suramadu hanya menjadi penghubung wilayah dan alat percepatan mobilitas barang dan jasa antara Surabaya dan Madura. Jembatan Suramadu tidak menjadi alat percepatan pembangunan di Madura.
Tidak ada transformasi ide, inovasi, dan pembaruan serta pembangunan untuk menaikkan peradaban di Madura. Sejauh ini Madura masih terbelakang, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya, terlebih pembangunan. Seolah-olah Madura sengaja dibiarkan tetap terbelakang, tetap miskin, dan tetap bodoh. Secuil ”kue” pembangunan yang diberikan hanyalah ”ngapusi” untuk meredam amarah agar masyarakat Madura tidak menuntut macam-macam ke pemerintah provinsi dan terlebih pada pemerintah pusat.
Rencana revitalisasi jalur kereta api di Madura hilang ”menguap” di antara rampungnya gelaran proyek politik nasional durasi lima tahunan. Sebelum itu, telah muncul usulan dan rencana membangun jalan tol sepanjang Pulau Madura. Rencana membangun jalan tol itu juga lenyap.
Mengapa pembangunan di Madura lambat? Mengapa Madura tetap terbelakang, miskin, dan rendah kualitas hidupnya? Jawabannya adalah, karena Madura memiliki bargaining position yang rendah. Selama ini pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkesan menganggap Madura sebagai beban. Miskin sumber daya manusia, juga miskin sumber daya alam. Masyarakat Madura sulit diatur dan lain-lain.
Padahal, wilayah Madura telah banyak menyumbang terhadap pendapatan nasional. Madura banyak berkontribusi terhadap Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Sumber minyak bumi dan gas (migas) di Madura telah banyak menyetor bagi keuangan negara. Begitupun migas Madura berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan penduduk dan industri di Jawa Timur. Madura memasok 70 persen terhadap kebutuhan gas di Jawa Timur (detikNews, 21/2/2017).
Lain lagi dari sektor pertanian tembakau, garam, dan perikanan. Ditambah lagi sumbangan devisa kepada negara Indonesia oleh masyarakat Madura yang banyak bekerja di luar negeri.
Secara politik, setiap lima tahun masyarakat Madura selalu antusias mengikuti pesta demokrasi. Apa pun pilihannya, masyarakat Madura begitu antusias menyukseskan program politik nasional berupa pemilu yang di dalamnya ada pilpres dan pileg serta pilgub dan pilbup. Apa pun yang terjadi, dan bagaimanapun keadaannya, masyarakat Madura tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kesetiaan masyarakat Madura pada NKRI tidak patut untuk dipertanyakan. Ketika awal era reformasi muncul isu setiap daerah akan memisahkan diri dari Indonesia, masyarakat Madura melalui ulama sebagai panutan menyatakan akan tetap setia berada dalam wilayah NKRI. Lain lagi kecintaan dan kesetiaan masyarakat Madura terhadap Indonesia pada masa merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan.
Dengan realitas keterbelakangan dan minimnya pembangunan di Madura pada saat ini, muncul pertanyaan terhadap kesungguhan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat untuk membangun Madura. Pembangunan fisik dan pembangunan manusia Madura. Sehingga, Madura secara perlahan beranjak dari keterbelakangan berupa jerat kemiskinan dan kebodohan, serta rendahnya kualitas hidup.
Seandainya pembangunan masif, terlebih dahulu harus mengubah Madura menjadi provinsi, maka ide Madura memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur bukan lagi keniscayaan, tetapi adalah keharusan. Sebab, selama ini ”kue” pembangunan tidak tersalurkan secara merata, khususnya ke wilayah Madura. Selain itu, alokasi anggaran dari pusat untuk pembangunan fisik dan manusia terpecah dan terbagi rata ke seluruh wilayah lain di Jawa Timur. Pemerataan alokasi anggaran ini sebagai konsekuensi dari politik anggaran dalam keuangan negara.
Bargaining position Madura harus dinaikkan. Alokasi anggaran untuk program pembangunan dari pemerintah pusat harus terfokuskan pada wilayah Madura. Tujuannya, agar pembangunan manusia dan pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana di seluruh wilayah Madura menjadi masif dan tersebar merata hingga ke pelosok.
Harapannya, secara perlahan masyarakat Madura bisa segera bangkit dari keterbelakangan, bebas dari jerat kemiskinan dan kebodohan. Juga, bisa memperbaiki kualitas hidup agar setara dengan masyarakat Indonesia lainnya, yang telah lebih dahulu maju. Pada akhirnya, Pulau Madura akan menjadi wilayah yang maju, masyarakatnya hidup makmur dan sejahtera, serta hidup bahagia dalam NKRI. (*)
*)Alumnus MI Tarbiyatul Athfal, Waru, Pamekasan
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti