Nasional Madura Food & Travel Sastra & Budaya Sportainment Hiburan Features Cek Fakta Catatan Pendidikan Hukum Kriminal Ekonomi Bisnis Internasional Lifestyle Oto & Tekno Religi Ibu & Anak Kesehatan Radar Madura TV

Politik Transaksional Jadi Ancaman Serius, Final Bakal Gagas Komite Antikorupsi

Fatmasari Margaretta • Selasa, 5 November 2024 | 17:42 WIB
KOMPAK: Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumenep Ali Fikri dan Muh. Unais Ali Hisyam menghadiri kegiatan diskusi di salah satu hotel di Pamekasan. (TIM FINAL UNTUK JPRM)
KOMPAK: Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumenep Ali Fikri dan Muh. Unais Ali Hisyam menghadiri kegiatan diskusi di salah satu hotel di Pamekasan. (TIM FINAL UNTUK JPRM)

SUMENEP, RadarMadura.id – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumenep Ali Fikri dan Muh. Unais Ali Hisyam menggagas pembentukan komite antikorupsi.

Gagasan tersebut disampaikan dalam acara Kiai Menjawab di Tabun Edu Culture Art di Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, beberapa waktu lalu.

Calon bupati nomor urut 1 Ali Fikri menyatakan, fenomena politik transaksional saat ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pembangunan dan demokrasi di Sumenep. Menurutnya, hal itu harus diubah.

”Perubahan untuk Sumenep sangat diperlukan. Langkah awalnya ialah memperkuat pengawasan terhadap praktik korupsi,” ujarnya.

Politikus yang akrab disapa Mas Kiai itu mengungkapkan, pemimpin yang mendapat dukungan finansial dari para bohir sangat berisiko terlibat dalam praktik korupsi.

Sebab, mereka akan berusaha mengembalikan modal dengan cara-cara yang akan merugikan masyarakat.

Pihaknya berkomitmen untuk membentuk komite antikorupsi sebagai langkah nyata dalam memperkuat pengawasan terhadap pejabat dan keuangan daerah.

Tujuannya, memastikan transparansi dan akuntabilitas di semua lapisan masyarakat.

”Komite ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di semua lapisan pemerintahan,” tegasnya. (tif/bil)

Editor : Fatmasari Margaretta
#pilkada #finansial #pengawasan #transaksional #korupsi #pemimpin #demokrasi #bohir politik