PAPUA, RadarMadura.id – Biaya logistik pemilu di Papua mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp150 juta per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Steve Dumbon.
Menurut Dumbon, ada beberapa faktor yang menyebabkan biaya logistik pemilu di Papua tinggi, salah satunya adalah lokasi TPS yang sulit dijangkau.
"Ada TPS yang harus menggunakan pesawat, helikopter, perahu motor, bahkan berjalan kaki selama tiga hari," kata Dumbon saat dihubungi dilansir dari ANTARA di Jayapura, Selasa (30/1/2024).
Dumbon mencontohkan, Kabupaten Mamberamo Raya adalah salah satu daerah yang membutuhkan dana besar untuk mendistribusikan logistik pemilu.
"Kabupaten ini menghabiskan Rp10 miliar untuk logistik pemilu, karena harus menggunakan berbagai moda transportasi," ujar Dumbon.
Dumbon mengatakan, saat ini KPU di kabupaten dan kota di Papua masih dalam proses pengepakan logistik pemilu, karena baru menerima formulir-formulir dari KPU RI.
"Logistik pemilu akan didistribusikan oleh pihak ketiga yang ditunjuk melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog). Kami mengundang perusahaan-perusahaan yang berminat untuk berpartisipasi dalam distribusi logistik pemilu," tutur Dumbon.
KPU Papua bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di sembilan kabupaten dan kota, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Biak Numfor, Waropen, dan Kepulauan Yapen. (hasan)
Editor : Hasan Bashri