Bawaslu Pamekasan Butuh Dua Ribu Pengawas TPS, Diharapkan Selektif dan Tidak Asal Memilih

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) harus diawasi secara berlapis demi menjaga netralitas dan kondusivitas. Terutama di lapisan bawah, yakni tempat pemungutan suara (TPS).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pamekasan akan merekrut 2.448 pengawas TPS. Perekrutan bakal dimulai Januari.

”Kami butuh sebanyak itu sesuai dengan jumlah TPS di seluruh kecamatan,” terang Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Umbara Tirta Firdaus, Senin (25/12).

Baca Juga: KPU Bangkalan Proses Pelanggaran Kode Etik oleh Oknum Panitia Pemungutan Suara, Seperti Apa Sanksinya?

Dia mengatakan, rekrutmen pengawas TPS ini akan dilaksanakan secara profesional sesuai dengan persyaratan. Selain lulusan sekolah menengah atas (SMA), pendaftar tidak boleh tercatat sebagai anggota partai politik (parpol). ”Ini terbuka untuk masyarakat umum,” ucapnya.

Menurut Sukma, pengawas TPS adalah bagian paling penting dari Bawaslu. Sebab, secara teknis mereka di lapangan. Mereka yang melihat langsung pelaksanaan pemilu dan pemungutan suara.

”Meski masa kerja mereka terbatas, peranan mereka sangat urgen. Makanya, kami pastikan rekrutmen dilakukan seketat mungkin sesuai dengan prosedur. Pengumuman nanti kami buka seluas-luasnya,” tegasnya.

Pengamat politik Akhmad Jayadi menyatakan, atmosfer Pemilu 2024 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Pemilu lebih semarak di dunia maya. ”Khususnya di media sosial,” katanya.

Baca Juga: Polda Jatim Turun Tangan, Penembak Muarah Belum Terendus

Namun, di akar rumput, kontestasi politik selalu menarik. Sebab, interaksi antarwarga kaitannya dengan politik selalu dinamis. Karena itu, yang mudah terjadi konflik itu di masyarakat bawah. ”Penyelenggara berkewajiban secara penuh melakukan pengawasan,” ucapnya.

Jayadi menyarankan Bawaslu Pamekasan benar-benar selektif merekrut pengawas TPS. Dengan demikian, yang terpilih sesuai dengan yang diinginkan. Sebab, afiliasi politik, terutama keorganisasian partai, kerap tidak ditampilkan seseorang ke hadapan publik.

”Ini yang menjadi tugas Bawaslu nanti, tidak asal menerima, tapi juga menyisir secara ketat para pendaftar,” pesannya. (di/luq)