JAKARTA, RadarMadura.id Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengundang publik menyaksikan debat perdana capres/cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12) dibatalkan. Alasannya, debat tersebut akan disiarkan secara langsung oleh semua media penyiaran, termasuk televisi, radio, dan platform digital.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengumumkan pembatalan tersebut dalam konferensi pers persiapan debat capres/cawapres di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.
"Kami memutuskan untuk tidak melaksanakan nonton bareng (nobar) di Kantor KPU, karena semua media penyiaran sudah diberikan akses untuk menyiarkan debat secara langsung," ujar Hasyim.
Sebelumnya, KPU sempat merencanakan tiga lokasi untuk nobar debat capres/cawapres, seperti yang diungkapkan oleh anggota KPU RI August Mellaz di Kantor KPU, Sabtu (9/12).
Namun, August tidak menyebutkan lokasi pasti nobar tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa tujuan nobar adalah untuk menghindari konsentrasi massa di sekitar Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
August juga menambahkan bahwa area Kantor KPU akan disterilkan saat debat berlangsung. KPU akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan debat berjalan lancar.
Menurut August, tempat debat dengan model townhall di halaman KPU dapat menampung sekitar 800 orang. Namun, hanya 225 orang yang diizinkan masuk, yaitu 75 orang dari masing-masing pasangan calon.
Sisanya adalah tamu undangan KPU, yang meliputi perwakilan kementerian, lembaga, duta besar, dan tamu lainnya.
KPU telah menetapkan lima kali debat capres/cawapres yang akan digelar selama masa kampanye Pemilu 2024, yaitu dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Debat pertama dan kedua akan diselenggarakan pada 12 dan 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat akan berlangsung pada 7 dan 21 Januari 2024. Sementara itu, debat kelima dan terakhir akan diadakan pada 4 Februari 2024. Semua debat akan dilaksanakan di Jakarta.
Debat capres akan diadakan tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali. Namun, semua pasangan capres-cawapres harus hadir di setiap debat.
Tema debat pertama adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Tema debat kedua adalah ekonomi, yang mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Tema debat ketiga adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Kemudian tema debat keempat adalah pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Lalu, tema debat kelima adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi. (hasan)
Editor : Hasan Bashri