PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan menggelontorkan anggaran besar untuk merevitalisasi empat sentra pedagang kaki lima (PKL). Nilainya mencapai Rp 4 miliar.
Empat titik yang menjadi sasaran revitalisasi yakni Sentra PKL Sae Salera di Jalan Niaga, Sae Rassah di Jalan Dirgahayu, dan Food Colony di Jalan Kesehatan.
Di samping itu juga di kawasan eks PJKA di Jalan Trunojoyo (lihat grafis).
Kepala Diskop UKM Naker Pamekasan Salehoddin menyatakan, sisa waktu pelaksanaan tidak lagi memadai untuk merealisasikan seluruh pekerjaan fisik. Sebab, sudah menjelang akhir tahun.
Salehoddin menyebut, sejak menjabat sebagai kepala diskop UKM naker, pada Jumat (18/9), program revitalisasi di empat titik sentra PKL tersebut belum ada yang berjalan. Baik tahap perencanaan maupun pekerjaan fisik.
Baca Juga: Mayoritas Proyek Revitalisasi SMP Belum Tuntas, Dispendik Akui Berpengaruh pada Efektivitas KBM
”Dengan pertimbangan waktu pekerjaan fisik dari empat sentra PKL ini kan gak memungkinkan. Soalnya kan di pertengahan itu harus sudah selesai, itu tidak memungkinkan,” ungkapnya.
Alih-alih merealisasikan revitalisasi sesuai alokasi anggaran, diskop UKM dan naker hanya akan menyusun perencanaan untuk Food Colony.
Sementara tiga titik lainnya berpotensi bergeser ke pelaksanaan di 2027.
”Kami menyampaikan kepada pimpinan, juga ke Pak Sekda, bahwa kami akan membuat perencanaan untuk yang Food Colony, sehingga nanti di 2027 tinggal pekerjaan fisiknya,” ujarnya.
Di samping itu, Salehoddin menyebut, anggaran empat titik revitalisasi itu tidak bergeser dalam Perubahan APBD 2026.
Artinya, diskop UKM naker masih mempertahankan alokasi miliaran tersebut tanpa kepastian realisasi di tahun ini.
”Ini mungkin karena faktor waktu saja. Bagaimanapun, ini menjadi program prioritas bupati dan harus dilaksanakan, sekalipun fisiknya tidak terlaksana pada 2026,” tegasnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi menyayangkan tidak terealisasinya revitalisasi empat sentra PKL tersebut.
Baca Juga: BKPSDM Sampang Sebut Dinkes KB Panggil Kapus Robatal, Terkait Dugaan Perselingkuhan dan Perzinaan
Padahal sejak awal, anggaran lebih dari Rp 4 miliar telah dialokasikan dalam APBD murni 2026.
Dia menilai, alasan keterbatasan waktu tidak cukup untuk menjelaskan mengapa program tersebut tidak berjalan sejak awal.
Sebab, alokasi anggaran dalam APBD semestinya diikuti kesiapan perencanaan, tahapan administrasi, hingga pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal.
Menurutnya, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius karena program sudah masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sejak awal tahun.
Lebih-lebih masih dipertahankan dan dimasukkan ulang dalam Perubahan APBD 2026.
”Masak ada APBD dirancang menjadi silpa, kan aneh dinas itu,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Hera Marylia