PAMEKASAN, RadarMadura.id – Skema insentif bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG) diubah. Jika sebelumnya diberikan secara flat Rp 6 juta per hari, kini dihitung Rp 2 ribu untuk setiap porsi makanan yang disalurkan.
Ketua Paguyuban MBG Pamekasan Mohammad Saedy Romli menyatakan, perubahan skema tersebut dikhawatirkan berdampak pada operasional SPPG. Kondisi itu juga dinilai berpotensi memengaruhi mutu makanan yang disajikan.
”Sebenarnya banyak dapur yang menolak skema ini. Kami khawatir kualitas dan mutu menunya malah semakin turun. ” ungkap Saedy.
Menurut Saedy, kegelisahan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, skema besaran insentif yang baru ini sangat bergantung pada jumlah porsi yang ditetapkan untuk masing-masing dapur.
Skema serupa pernah diterapkan pada awal pelaksanaan MBG. Saat itu, jumlah porsi yang diterima masing-masing dapur berbeda sehingga berpotensi menimbulkan persaingan antar satuan pelayanan.
”Itu yang menyebabkan saling serobot penerima manfaat (PM) di bawah. Apalagi PM-nya ditentukan tanpa standardisasi yang jelas oleh BGN,” tegasnya.
Dia menilai, sejauh ini standar penentuan jumlah PM di masing-masing SPPG belum cukup jelas. Ada dapur yang tiba-tiba mendapat jumlah penerima manfaat lebih sedikit, sementara dapur lainnya memperoleh alokasi lebih banyak.
”Perbedaan tersebut otomatis memengaruhi besaran insentif yang diterima masing-masing SPPG,” tegasnya.
Anggota DPRD Pamekasan itu mengusulkan agar besaran insentif lebih mempertimbangkan kualitas dan hasil penilaian dapur. Dia mencontohkan, SPPG dengan nilai grading A memperoleh insentif Rp 6 juta, grade B Rp 5 juta, grade C Rp 4 juta, dan seterusnya.
”Dengan begitu, dapur akan berlomba-lomba memperbaiki kualitas dan mutu menu MBG-nya,” ujarnya.
Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukriyanto tidak menampik perubahan skema insentif berpotensi menimbulkan pro dan kontra di kalangan mitra. Namun, dia menegaskan perubahan tersebut tidak boleh berdampak pada kualitas dan kuantitas makanan bagi penerima manfaat.
”Seperti apa pun kebijakannya, jangan sampai mengurangi kualitas mutu menu. Apalagi ini menyangkut terhadap gizi siswa dan ibu hamil serta balita,” tegasnya.
Pria yang juga menjabat wakil bupati itu berkomitmen terus mengawasi pelaksanaan MBG di Kota Gerbang Salam. Baginya kualitas dan kuantitas makanan tetap harus dijaga sesuai standar yang ditetapkan. ”Kalau terkait kualitas dan kuantitas, kami tetap memberikan arahan agar konsisten,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Amin Bashiri