PAMEKASAN, RadarMadura.id – Belasan proyek peningkatan infrastruktur jalan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 belum dilaksanakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan berdalih proyek itu masih dalam tahap pemilihan rekanan.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan Tri Gunawan menyatakan, DBHCHT yang digelontorkan untuk peningkatan infrastruktur jalan mencapai Rp 6 miliar. Dana transfer tersebut dipecah menjadi 12 paket proyek.
”Masih tahap persiapan pengadaan. Secepatnya akan digarap,” kata Tri pada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).
Dari 12 paket yang akan dikerjakan tahun ini, sembilan di antaranya bukan proyek baru. Melainkan, berstatus pekerjaan lanjutan dari proyek tahun sebelumnya yang belum tuntas.
Sembilan ruas tersebut meliputi Gugul–Taroan, Durbuk–Jarin, Plakpak–Bulangan Barat, dan Tlagah–Bulangan Barat. Kemudian, ruas Grujugan–Larangan Dalam, Sentol, Larangan Dalam–Larangan Luar, Toket–Candi Burung, serta Kertagenah Tengah.
Sementara itu, tiga ruas lainnya masuk dalam paket pekerjaan tahun anggaran 2026. Seluruhnya tetap harus melewati tahapan pengadaan sebelum pengerjaan fisik dimulai.
Khusus ruas Tlagah–Bulangan Barat, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan berbeda. Dinas PUPR menyebut ruas itu terhambat kasus hukum, sehingga belum ada petunjuk pimpinan untuk melanjutkan pekerjaan.
”Untuk Tlagah–Bulangan Barat, kami belum mendapat petunjuk pimpinan. Sebab, jalan itu masih tersandung kasus hukum,” terang Tri.
Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi mengatakan, sejak awal pihaknya telah mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan kegiatan, terutama proyek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
”Kami terus menekan dinas teknis, terutama dinas PUPR dan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, agar mempercepat pelaksanaan kegiatan,” tegas Fauzi.
Menurut dia, pelaksanaan sejumlah proyek di lapangan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Perubahan harga satuan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi salah satu kendala yang disampaikan kepada DPRD.
Rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disusun sebelumnya harus menyesuaikan perubahan harga. Kondisi itu membuat sejumlah kegiatan pada OPD teknis belum dapat berjalan.
acFauzi berharap tahapan pengadaan segera dituntaskan. Sebab, semakin lama proyek tertunda, semakin lama pula manfaat pembangunan jalan tersebut dirasakan masyarakat. (afg/jup)
Editor : Amin Bashiri